Perkuat Birokrasi, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin Resmi Lantik 74 PNS Formasi Terbaru
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin resmi melantik 74 PNS dan Pejabat Fungsional. Simak strategi Pemkab Tulungagung dalam mengoptimalkan pelayanan publik di tengah tantangan belanja pegawai.
Tulungagung, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi memperkuat barisan birokrasinya dengan melantik 74 Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh.
Prosesi pengambilan sumpah janji, pelantikan jabatan fungsional, serta penyerahan SK tersebut dipimpin langsung oleh Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, di Ruang Prajamukti Pemkab Tulungagung pada Selasa, (5/5/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rekrutmen CPNS formasi tahun 2024 yang kini telah memasuki tahap pengangkatan tetap sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam arahannya, Ahmad Baharudin menekankan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik bagi para abdi negara untuk memberikan dedikasi maksimal bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa formasi kali ini terdiri dari 72 orang hasil pengangkatan CPNS dan dua orang melalui peralihan jabatan fungsional.
Baharudin berharap status baru ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kerja di lapangan. “Harapan kami, pasca diangkat ini mereka lebih semangat bekerja dan memberikan kemampuan terbaik untuk Pemkab Tulungagung,” ujar Baharudin saat memberikan keterangan.
Meski ada penambahan personel, Baharudin tidak menampik bahwa tantangan kekurangan pegawai masih membayangi Pemerintah Kabupaten Tulungagung akibat tingginya angka pensiun. Ia mengakui bahwa jumlah pegawai yang purna tugas setiap tahunnya masih lebih besar dibandingkan kuota pengangkatan baru, sebuah fenomena yang juga dirasakan oleh banyak daerah lain di Indonesia.
Untuk menjaga stabilitas pelayanan, pihaknya berkomitmen terus berkoordinasi dengan BKPSDM guna memetakan dan mengisi kekosongan jabatan yang strategis.
Di sisi lain, kebijakan anggaran juga menjadi perhatian serius bagi pucuk pimpinan Tulungagung tersebut. Ahmad Baharudin memaparkan bahwa saat ini mandatory spending untuk belanja pegawai di Tulungagung berada di angka 31 persen. Angka tersebut hanya selisih tipis dari target 30 persen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten akan melakukan pendalaman lebih lanjut agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Sejalan dengan visi tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto, menambahkan bahwa pengangkatan ini merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak April 2025. Guna menutupi celah kekurangan tenaga ahli, BKPSDM telah mengusulkan 287 formasi CPNS tambahan tahun ini ke pemerintah pusat, dengan prioritas utama pada sektor kesehatan.
“Formasi paling banyak untuk tenaga medis, seperti dokter spesialis hingga perawat, namun kami masih menunggu persetujuan resmi dari Kementerian PAN-RB,” tutup Soeroto.(dn)
What's Your Reaction?



