Pemerintah Didesak Tegas Berani Soal TikTok Shop, Lindungi UMKM Seperti Nikel

Jakarta, (afederasi.com) - TikTok Shop menjadi sorotan dalam tuntutan terhadap pemerintah untuk bertindak tegas dalam mendukung sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam perkembangan yang terbaru, anggota Ombudsman RI periode 2016-2021, Alamsyah Saragih, telah mengingatkan pentingnya perlindungan UMKM dari dampak negatif produk asing. Dia menyatakan bahwa sama seperti ketika pemerintah berani bersikap tegas terkait nikel untuk industri kendaraan listrik dalam negeri, hal yang sama harus dilakukan dalam hal TikTok Shop.

Alamsyah Saragih menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur social commerce seperti TikTok Shop. Menurutnya, pemerintah perlu berani dan tegas dalam melindungi UMKM dalam negeri. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Alamsyah Saragih menjelaskan bahwa jika pemerintah dapat bersikap tegas dalam hal nikel, maka perlindungan terhadap UMKM dalam negeri juga harus menjadi prioritas.

Selain itu, Alamsyah menekankan bahwa regulasi yang mengatur social commerce harus segera disahkan dan diterapkan. Meski mungkin akan ada kendala dalam implementasinya, Alamsyah yakin bahwa dengan pelaksanaan yang baik dan masukan yang tepat, regulasi tersebut akan menjadi lebih efektif dalam melindungi UMKM.

Dia juga mengingatkan tentang pentingnya ketajaman dalam aturan yang mengatur Social Commerce, termasuk dalam hal pemanfaatan algoritma. Saran yang diberikannya adalah melibatkan stakeholder yang lebih luas dalam proses konsultasi sebelum aturan tersebut disahkan, untuk memastikan manfaatnya bagi UMKM dapat dijamin sebelum implementasi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, juga telah mengusulkan pemisahan bisnis di TikTok antara media sosial dan e-commerce. Langkah ini diambil untuk melindungi UMKM dari persaingan produk impor di e-commerce dan social commerce. Teten menegaskan bahwa tujuan bukanlah untuk menutup TikTok, tetapi untuk memastikan bahwa bisnis digital ini beroperasi dengan cara yang mendukung kepentingan nasional dan UMKM. (mg-3/mhd)