Optimalkan Inpres 4/2025, Trenggalek Jadi Pilot Project Sinkronisasi Data Tunggal Sosial Nasional

Trenggalek, (afederasi.com) – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas komitmennya dalam melakukan rekam data sosial secara akurat. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul di sela kunjungan kerjanya dalam rangka sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Minggu (29/3/2026).

Langkah Trenggalek dianggap sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang memandatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya lembaga pengolah data tunggal. Gus Ipul menilai, kepedulian Bupati Mochamad Nur Arifin terhadap validitas data menjadi kunci agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Kami sangat mengapresiasi Bupati Trenggalek karena daerah ini termasuk yang paling peduli dengan rekam data. Mereka sudah punya mekanisme yang sangat baik," ungkap Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial karena strata sosial masyarakat bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Melalui DTSEN, database kemiskinan diharapkan benar-benar selaras dengan realita di lapangan tanpa ada tumpang tindih antarlembaga.

"Hampir 45 persen bantuan sosial seperti PKH dihasilkan lewat proses ini. Jika datanya akurat, intervensi pemerintah akan berdampak nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Merespons apresiasi tersebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh sinkronisasi data nasional. Pria yang akrab disapa Mas Ipin ini bahkan telah menyiapkan tempat khusus bagi petugas BPS di Posko Gerakan Tengok Bawah Masalah Masyarakat (GERTAK) agar sistem pendataan bisa langsung terintegrasi.

"Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana data di daerah bisa terintegrasi dengan pusat. Kami sudah berkoordinasi agar tim BPS bisa berkantor di Posko GERTAK," jelas Bupati Arifin.

Di tingkat akar rumput, Bupati Arifin juga menginstruksikan seluruh operator desa untuk lebih aktif memperbarui data warga secara rutin. Pemkab Trenggalek juga akan memasifkan layanan "Mening Deh" untuk menjangkau masyarakat yang belum melakukan perekaman data kependudukan maupun sosial.

"Warga yang belum terdata itu berisiko karena sulit mendapatkan akses bantuan. Sembari menunggu sistem DTSEN aktif sepenuhnya, warga yang butuh bantuan mendesak akan kami tanggulangi melalui intervensi BAZNAS," pungkasnya.(pb/dn)