Plt Gubernur Jawa Timur Soroti Pentingnya Digitalisasi Birokrasi dalam Percepatan Perijinan

Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, telah menyoroti pentingnya digitalisasi birokrasi dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan proses bisnis, terutama dalam hal perijinan untuk para pelaku usaha.

06 Oct 2023 - 10:45
Plt Gubernur Jawa Timur Soroti Pentingnya Digitalisasi Birokrasi dalam Percepatan Perijinan
Emil Elestianto Dardak,Wakil Gubernur Jawa Timur

Surabaya, (afederasi.com) - Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, telah menyoroti pentingnya digitalisasi birokrasi dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan proses bisnis, terutama dalam hal perijinan untuk para pelaku usaha.

"Saat ini, digitalisasi bukanlah hal yang bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan proses bisnis," kata Plt Gubernur Emil saat membuka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) 2023 DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur di Hotel Sheraton Surabaya pada Rabu (4/10/2023) seperti yang dilansir dari jatimprov.go.id media partner afederasi.com.

Emil Dardak, panggilan akrabnya, juga menyoroti bagaimana digitalisasi dapat dicapai melalui penyederhanaan proses di dalam birokrasi. Menurutnya, ketika proses yang berhubungan langsung dengan masyarakat sudah dipercepat, hal yang sama harus berlaku untuk proses di balik meja.

"Kita telah mempercepat pelayanan publik tanpa mengabaikan penyederhanaan proses di dalam birokrasi," katanya seperti yang dilansir dari jatimprov.go.id media partner afederasi.com.

Plt Gubernur Emil juga menekankan bahwa digitalisasi yang memengaruhi percepatan proses perijinan tidak selalu berarti semuanya harus dilakukan secara online. Ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan analisis mendalam sebelum persetujuan diberikan.

"Tidak semua proses perijinan dapat dilakukan dengan cepat tanpa pertimbangan yang cermat, karena tidak semua keputusan bisa diambil dengan mudah," jelasnya seperti yang dilansir dari jatimprov.go.id media partner afederasi.com.

Ia juga menegaskan bahwa penggunaan diskresi dalam birokrasi haruslah memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penolakan harus didasarkan pada alasan yang transparan, jelas, tegas, dan adil bagi semua pihak.

"Alasan penolakan harus dapat dijelaskan secara terbuka dan tidak boleh ada diskriminasi dalam pengambilan keputusan," tegas Emil seperti yang dilansir dari jatimprov.go.id media partner afederasi.com.

Melalui pertemuan seperti yang diselenggarakan oleh APERSI, Emil berharap dapat menerima masukan berharga tentang situasi yang sebenarnya di lapangan. Dia berharap masukan ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem birokrasi di Pemprov Jatim.

"Ini adalah tantangan kita ke depan untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih baik dan lebih transparan," tambahnya seperti yang dilansir dari jatimprov.go.id media partner afederasi.com. (mg-1/mhd)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow