Menparekraf Bantah Isu KUHP Persulit Turis Asing

Jakarta, (afederasi.com) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan, regulasi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pekan lalu tidak akan mempersulit turis asing yang ingin berwisata di Indonesia. Sandiaga menjamin, ranah pribadi turis bakal dilindungi.

"Kami berpedoman Indonesia menggelar karpet merah untuk para wisatawan mancanegara dan kita memberikan pedoman bagi seluruh pelaku parekraf dan kami berkoordinasi dengan aparat pemerintah bahwa ranah privat masyarakat akan tetap terjamin, kenyamanan, keamanan, dan kesenangan wisatawan itu akan kami jamin dan ranah pribadi wisatawan selama berwisata akan senantiasa dijaga,”jelasnya.

Sandiaga juga menyebutkan pemerintah menjaga destinasi wisata favorit turis asing di Indonesia.

"Lombok, Bali dan Borobudur masih menjadi daya tarik turis asing datang ke Indonesia," jelas Sandiaga.

Sementara Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati membantah isu terkait pembatalan kedatangan turis asing ke Bali karena adanya KUHP. Bahkan ia tetap optimistis industri wisata di Bali terus tumbuh pasca pandemi.

"Isu terjadinya pembatalan rutis asing ke Bali akibat KUHP tersebut 100 persen tidak benar. Tidak ada pembatalan dan kegaduhan-kegaduhan lain" jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota tim sosialisasi KUHP Kemenkumham, Dr. Albert Aris. Ia menepis kabar yang beredar, terutama di media sosial, bahwa KUHP bari ini akan mengusik ranah pribadi wisatawan.

"Wisatawan tidak akan ditanyai mengenai status perkawinannya ketika check-in di hotel. Tidak ada penggerebekan oleh aparat keamanan. Wisatawan tak perlu panik berlebihan dengan pasal-pasal dalam KUHP itu,” tegas Albert.

Ditambahkannya, KUHP yang disahkan pekan lalu itu baru akan berlaku tiga tahun lagi. Pada awal tahun 2023 nanti akan ada penambahan jalur penerbangan internasional dari Australia ke Bali, yang melayani jalur baru Melbourne-Denpasar. Sebelumnya jalur ini dikelola maskapai penerbangan nasional. (ans)