Menko PMK, Muhadjir Apresiasi Pemkab Banyuwangi Tangani Kemiskinan

Banyuwangi, (afederasi.com) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi, mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut diungkapkan Menko PMK melakukan kunjungan kerja di Bumi Blambangan, saat meninjau pemberian bantuan cadangan pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.

Apresiasi diberikan sebab angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen (2020), menjadi 0,99 persen (2022), dan kini tersisa 0,43 persen (2023).

“Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,” kata Menko PMK, Muhadjir, Jumat (8/3/2024).

Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar.

Insentif tersebut secara optimal telah dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi.  

Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Menko berharap Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan. 

“Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” terangnya.

Selain penanganan kemiskinan, di Banyuwangi Menko Muhajir juga melihat bagaimana program penanganan stunting di Banyuwangi. 

"Tadi saya juga melihat bagaimana program penanganan stunting digerakkan dari bawah. Para kader (posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan," jelas Muhadjir.

Terkait bantuan pangan, menurut Dia, merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan. Menko berharap bantuan tersebut mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat.

Peneriman bantuan pangan di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 Kg selama 6 bulan mulai Januari- Juni 2024. (ron)