KPU Tulungagung Usulkan 3 Skema Penentuan Dapil

Tulungagung, (afederasi.com) – Berbagai persiapan untuk menyambut pesta demokrasi 2024 terus dilakukan KPU Tulungagung. Salah satunya dengan mengusulkan skema penataan dapil (daerah pemilihan) pada pemilu mendatang.

Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2022, tentang penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu. KPU Tulungagung sendiri telah menyiapkan sedikitnya 3 skema untuk penataan dapil.  

Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Tulungagung, Much. Arif mengatakan, saat ini pihaknya mengusulkan 3 skema untuk penataan dapil. Skema pertama dengan tetap menggunakan dapil excisting atau dapil yang telah berjalan, yakni sebanyak 5 dapil. 

Sementara skema kedua dengan 6 dapil, dan skema ketiga dengan 7 dapil. Nantinya, ketiga skema ini akan diusulkan KPU Tulungagung ke KPU RI. 

“Tahapan demi tahapan untuk penataan dapil akan kami ikuti. Kami mengusulkan 3 skema ke KPU RI,” jelasnya.

Arif melanjutkan, dalam proses penentuan, KPU Tulungagung juga melibatkan peran public. Seperti jajaran Forkopimda Kabupaten, organisasi masyarakat, partai politik, hingga masyarakat.

“Usai mengusulkan akan dilakukan uji public. Disinilah peran masyarakat, parpol, hingga forkopimda terlibat,” terangnya.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, nantinya pada 6 desember mendatang akan dilakukan pengumuman, sekaligus uji public untuk membahas dan menampung berbagai usulan-usulan dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait. 

“Puncaknya nanti KPU RI yang akan menentukan dan diumumkan pada sekitar 9 februari 2023 mendatang,” imbuhnya. 

Sebagai informasi, sedikitnya terdapat 7 prinsip penataan dapil. Antara lain, terkait kesetaraan nilai suara, ketaatan pada system pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas, berada dalam 1 wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Arif menyadari dari ketiga skema yang diajukan oleh KPU Tulungagung memiliki plus-minus masing-masing. Sehingga, dengan adanya uji public akan tercapai sebuah kesepakatan maupun keputusan terkait penetapan dapil yang sesuai. (dn)