Respons Temuan PPATK Soal Aliran Dana Rp 1 Triliun, Hasto PDIP Singgung Program Food Estate Disalahgunakan

Bogor, (afederasi.com) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai aliran dana sebesar Rp 1 triliun yang terkait dengan tindak pidana kejahatan lingkungan dan mengalir ke partai politik. Hasto mendorong agar temuan ini ditindaklanjuti secara hukum. "Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan," ujar Hasto pada Selasa (15/8/2023) di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hasto juga menekankan bahwa Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, sangat memperhatikan isu lingkungan. Ini tercermin dalam program "merawat pertiwi" yang menjadi salah satu fokus partai. Menurutnya, hal ini adalah bukti konkret dari perhatian PDIP terhadap lingkungan.

Hasto Kristiyanto juga mengomentari program Food Estate yang telah dilaksanakan oleh Presiden RI Joko Widodo. Ia menyatakan bahwa PDIP memiliki catatan kuat terhadap program ini, terutama mengenai penggunaan dana yang dianggap disalahgunakan. Hasto mengatakan, "Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan."

Hasto Kristiyanto menggarisbawahi bahwa PDIP melalui program "merawat pertiwi" menunjukkan komitmen dalam berpolitik yang baik. Dia juga menekankan pentingnya melihat rekam jejak calon pemimpin dalam hal merawat lingkungan. "Inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan, untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," jelasnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya temuan dana sebesar Rp 1 triliun yang mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, menjelaskan bahwa temuan ini telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu yang lalu. "Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp 1 Triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," ungkap Ivan dalam paparannya pada Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, Jawa Timur.

Ivan Yustiavandana juga mengungkapkan bahwa PPATK saat ini sedang fokus dalam mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan. Menurutnya, berdasarkan temuan PPATK, tidak ada satu pun peserta Pemilu yang bersih dari tindak pidana tersebut. Ivan juga menjelaskan bahwa risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dana kampanye telah ditemukan di beberapa provinsi, dengan persentase tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur. (mg-1/jae)