Kabupaten Madiun Aman Terkendali, Kajian IKMI 2024 Tunjukkan Tren Positif

Madiun, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Madiun telah berhasil membuat warganya merasa aman. Hal itu dibuktikan melalui hasil pengukuran atau penilaian (indeks) Keamanan manusia yang dilakukan.

Berdasar kajian yang dilaksanakan Bakesbangpol Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Management Consultant CV Syaba Manggala, Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) Kabupaten Madiun 2024 menunjukkan tren positif yang cukup signifikan.

Direktur CV Syaba Manggala Muzamil menyampaikan, secara rata-rata, nilai IKMI Kabupaten Madiun 2024 memperoleh nilai interval 3,36. Mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 (3,24), tahun 2022 (3,29) dan tahun 2023 (3,30). 

"Tahun 2024 nilai interval naik menjadi 3,36. Ini setara dengan nilai konversi 84,08. Yaitu pada peringkat A dengan status atau predikat aman terkendali," jelas Muzamil saat acara Focus Group Discussion (FDG) kajian IKMI Kabupaten Madiun 2024 di RM Kampung Sawah, Rabu (20/11/2024). 

Dikatakan, penyusunan indeks tersebut berdasarkan 4 dimensi, 10 variabel dan 25 indikator. Empat dimensi itu yakni keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, keamanan dari kekerasan. Proses kajian IKMI tersebut melibatkan 400 responden di 15 kecamatan dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif. 

"Tahap akhir kajian adalah FGD untuk menangkap kondisi terkini keamanan manusia secara langsung," jelas Muzamil. 

Dalam penyusunan kajian ini, imbuh Muzamil, standar indeks sesuai ketentuan dari pemerintah. Ada 7 interval penilaian yakni sangat kurang aman (D), kurang aman (C), cukup aman (CC), aman (B), sangat aman (BB), aman terkendali (A) dan kondusif (AA). 

"Tahun 2024, Kabupaten Madiun peringkat A dan kajian ini sudah sesuai BPS Kabupaten Madiun," ujarnya.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kabupaten Madiun, Mashudi mengatakan, ada beberapa kajian indeks yang telah dilaksanakan Bakesbangpol Kabupaten Madiun bersama pihak ketiga. Salah satunya IKMI Kabupaten Madiun. 

Menurutnya,  kajian ini memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan. Dan diharapkan bisa menjadi dasar analisis kebijakan yang akan diambil kepala daerah. 

"Kajian indeks ini sebagai tolak ukur kinerja serta evaluasi pencapaian kondisi keamanan secara umum di Kabupaten Madiun," jelas Mashudi. 

Dalam kegiatan FGD tersebut, hadir perwakilan dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Madiun, TNI, Polri dan elemen masyarakat. (hen)