Jokowi Minta Jajaran Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Krisis Pangan

Jakarta, (afederasi.com) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini, dan mitigasi bencana. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (06/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.

“Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan,”jelas Jokowi.

Dengan beberapa kejadian bencana alam, seperti gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Jokowi ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak.

Hal kedua yang disampaikan adalah mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Presiden kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan, kemungkinan  ekspor yang menurun, hingga krisis pangan.

“Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ungkapnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus di kalkulasi.

“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tambahnya.

Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden ialah berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.

“Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja sosialnya.

Berkaitan dengan inflasi, Jokowi sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.

“Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” tuturnya.

Presiden menekankan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 selain belanja konsumsi dan pengendalian inflasi, adalah pada peningkatan investasi. Berkaitan dengan peningkatan ekspor, Kepala Negara meminta kementerian terkait untuk melihat peluang pasar yang memiliki permintaan yang sama.

Menurutnya, produk-produk Indonesia punya potensi besar di India tetapi belum dilakukan pendekatan ke sana. Hal yang sama juga yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan asing harus didorong utamanya untuk destinasi prioritas di Labuan Bajo, Mandalika, maupun Borobudur. (ans)