Fraksi PKS DPRD DKI Kritisi Usulan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Jakarta, (afederasi.com) - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Mohamad Taufik Zoelkifli, mengkritisi alasan pengajuan usulan gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Alasan bahwa hal itu dilakukan agar anak Betawi bisa menjadi kepala daerah dinilainya tidak relevan.

Taufik menilai bahwa jika diberi wewenang, presiden belum tentu akan menunjuk putra daerah asli sebagai gubernur, karena prioritasnya adalah mengangkat orang-orang yang mendukungnya.

"Presiden akan menunjuk gubernur sesuai dengan keinginannya. Tidak mungkin diintervensi. Dia akan memilih 'orang-orangnya' sendiri. Atau orang yang akan mendukungnya penuh," ujar Taufik seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Meski ia mengakui ada kesempatan putra Betawi ditunjuk presiden sebagai Kepala Daerah, namun Taufik menegaskan bahwa orang tersebut akan tetap di bawah kendali penuh presiden.

"Kalaupun Gubernur yang ditunjuk itu anak Betawi asli, tentunya dia akan ada di bawah kendali penuh Presiden," ucapnya seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Menurutnya, kesempatan menjadikan anak Betawi sebagai gubernur sebenarnya lebih besar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, di mana tokoh tersebut dapat menggalang dukungan tanpa perlu restu dari presiden.

"Kalau Pilkada dengan sistem demokrasi, justru anak Betawi asli lebih mungkin menjadi Gubernur Jakarta yang bagus dan independen. Bahkan jadi Presiden juga bisa," tutur Taufik seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Polemik ini muncul terkait usulan Wakil Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB), Zainudin alias Haji Oding, yang menekankan pemilihan Gubernur Jakarta langsung ditunjuk oleh presiden tanpa lewat Pilkada setelah ibu kota berpindah. Oding berharap putra daerah menjadi kepala daerah Jakarta. (mg-1/jae)