Efisiensi Anggaran Dinas PUPR Jombang Kembali Diefisiensi, Kini Tersisa Rp 60,1 Miliar

Jombang, (afederasi.com) – Efisiensi anggaran kembali menghantam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang. Setelah sebelumnya mengalami pemangkasan signifikan, anggaran dinas teknis tersebut kembali diciutkan pasca rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Jombang.

Total anggaran Dinas PUPR Jombang yang semula diproyeksikan mencapai Rp 64,8 miliar untuk tahun 2027, kini kembali turun menjadi hanya Rp 60,1 miliar. Pemangkasan tambahan sebesar Rp 4,7 miliar ini berpotensi berdampak pada berbagai program pemeliharaan infrastruktur di wilayah setempat.

Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, mengungkapkan bahwa penurunan anggaran sebenarnya telah terjadi cukup besar sejak awal. Pada tahun 2026, anggaran dinasnya masih berada di angka Rp 111 miliar. Namun, memasuki tahun 2027, anggaran tersebut dipangkas sekitar 40 persen menjadi Rp 64,8 miliar.

"Setelah RDP dengan Komisi C, kembali ada efisiensi anggaran sehingga total menjadi sekitar Rp 60,1 miliar," ujar Bustomi, Kamis (21/5/2026).

Ia mengakui kondisi ini tentu akan memengaruhi program pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Jombang. Dengan anggaran yang semakin terbatas, pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan.

"Tentu akan berpengaruh terhadap pemeliharaan infrastruktur yang ada. Tapi kami akan mengoptimalkan efisiensi pada program-program yang benar-benar tidak urgent," tegasnya.

Bustomi memastikan bahwa program-program yang dianggap tidak mendesak akan menjadi prioritas efisiensi, agar layanan dasar infrastruktur tetap bisa berjalan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) terkait efisiensi terhadap program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.

Sebagai informasi, sebelumnya masing-masing kecamatan di Jombang memiliki alokasi program sekitar Rp 1 miliar yang masuk dalam usulan pembangunan.

"Kami akan koordinasikan lagi dengan TPAD terkait hasil Musrenbang tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan semaksimal mungkin.

Menurutnya, tambahan efisiensi sebesar Rp 4,7 miliar dilakukan setelah sebelumnya terdapat rencana pemangkasan sebesar Rp 2 miliar. "Awalnya efisiensi sekitar Rp 2 miliar, kemudian ditambahkan lagi menjadi Rp 4,7 miliar. Jadi total anggaran tahun 2027 sekitar Rp 60,1 miliar," terangnya.

Zahrul menjelaskan, efisiensi juga menyasar anggaran pemeliharaan infrastruktur. Namun, perbaikan nantinya akan diprioritaskan pada kondisi kerusakan yang benar-benar mendesak. Menurutnya, tingkat kerusakan di lapangan tidak semuanya memiliki tingkat urgensi yang sama.

"Kalau memang kerusakan yang sifatnya urgent akan diprioritaskan. Tapi kalau kerusakan yang tidak terlalu mengganggu, sementara bisa ditunda dulu," pungkasnya. (san).