DPRD Gresik dan Pemkab Komitmen Tuntaskan JPD

Gresik, (afederasi.com) – DPRD Gresik menggandeng Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) menggelar dialog publik yang mempertemukan pemerintah daerah, kepala desa, dan masyarakat. Forum ini menjadi titik temu lahirnya komitmen bersama untuk mempercepat perbaikan JPD yang selama ini menjadi salah satu persoalan infrastruktur paling banyak disuarakan warga.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Publik yang digelar di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik, Selasa (02/06/2026). Kegiatan ini menghadirkan Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti, jajaran kepala desa, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam forum tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan poros desa menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026 dan 2027.

Menurut Gus Yani sapaan akrab Bupati Gresik, kebutuhan perbaikan jalan merupakan aspirasi yang hampir selalu muncul dalam Musrenbang maupun reses anggota DPRD.

“Kami fokus perbaikan jalan poros desa di tahun ini,” ujar Gus Yani.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Gresik, terdapat 218 ruas Jalan Poros Desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer yang membutuhkan penanganan.

Karena keterbatasan anggaran, pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah dan memiliki mobilitas tinggi.

“Nanti akan diinventarisir, ada beberapa yang masuk dalam lelang tahun ini. Komitmen perbaikan jalan ini sudah sesuai dengan usulan masyarakat,” katanya.

Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah daerah untuk mengawal percepatan pembangunan JPD. 

Menurut Syahrul, kebutuhan penanganan jalan poros desa sangat besar sehingga diperlukan penentuan skala prioritas berdasarkan hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, dan aspirasi masyarakat yang diserap saat reses.

“Kebutuhan penuntasan jalan poros desa sangat besar. Tugas kami di DPRD adalah menentukan skala prioritas berdasarkan hasil musrenbang, pokok-pokok pikiran dewan, dan hasil reses,” ujarnya.

Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawal pembangunan. 

Syahrul menyebut pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi membutuhkan partisipasi semua pihak agar pelaksanaan pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Kalau ada persoalan di lapangan silakan dilaporkan kepada kami. Harapannya semua pihak bisa bersama-sama mengawal pembangunan agar berjalan lebih baik dan produktif,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Gresik Nurul Yatim menyambut baik komitmen yang dibangun melalui forum dialog tersebut. 

Yatim menilai perhatian Pemkab Gresik dan DPRD terhadap jalan poros desa menjadi kabar baik bagi pemerintah desa dan masyarakat yang selama ini menantikan perbaikan infrastruktur penghubung antarwilayah.

“Tentu niat baik ini disambut oleh kepala desa dan masyarakat. Semoga komitmen bersama ini bermanfaat sehingga jalan poros desa kita mulus,” tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti mengungkapkan perbaikan JPD tetap menjadi program prioritas dalam APBD 2026. 

Pada perubahan APBD 2026, sebanyak 22ruas jalan poros desa diproritaskan untuk diperbaiki, terutama di wilayah Gresik Selatan yang selama ini kerap terdampak banjir.

"Untuk meningkatkan daya tahan dan umur layanan infrastruktur, kami menerapkan kontruksi beton pada sejumlah ruas jalan," jelas Dhiannita.

Melalui sinergi yang dibangun DPRD Gresik bersama KWGe, forum dialog ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi pengawal lahirnya kebijakan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya percepatan perbaikan jalan poros desa di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.(frd)