DPD Golkar Gresik Tegaskan Kader DPRD Tak Terlibat Bisnis Dapur Program MBG

Gresik, (afederasi.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Gresik memastikan tidak ada satu pun kadernya yang saat ini duduk di kursi legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik terlibat dalam bisnis dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski demikian, partai berlambang pohon beringin tersebut tetap menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis pemerintah pusat itu. Program MBG dinilai memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Sekretaris DPD Golkar Gresik Husnul Fiqhan menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD Gresik dari Fraksi Golkar tidak terlibat dalam bisnis maupun pengelolaan dapur MBG.

“Kami pastikan tidak ada satu pun anggota DPRD Gresik dari Fraksi Golkar yang berbisnis dapur MBG,” ujar Fiqhan, Minggu (08/03/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Partai Golkar memiliki enam kursi di DPRD Gresik hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Para legislator tersebut memilih tidak terlibat dalam bisnis dapur MBG secara sukarela.

Menurut Fiqhan keputusan itu bukan merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

“Tidak ada perintah khusus dari DPP. Mungkin teman-teman di DPRD Gresik memilih tidak terlibat karena ingin fokus menjalankan tugas sebagai legislator atau wakil rakyat,” jelasnya.

DPD Golkar Gresik menilai program MBG merupakan program pelayanan publik yang seharusnya tetap steril dari kepentingan ekonomi maupun politik.

Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui distribusi makanan bergizi yang terstandar dan terkontrol.

“Program ini sangat bagus karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui distribusi makanan bergizi. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan terlalu besar hingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” pungkasnya.(frd)