Diduga Tambang Beroperasi Tanpa Ijin, Polisi Lakukan Sidak

Situbondo, (afederasi.com) - Diduga tambang ilegal, Polres Situbondo dan Pemerintah Daerah setempat lakukan inspeksi mendadak (sidak)di beberapa titik tambang, untuk memastikan izin beroperasinya, Kamis (15/9/2022).

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Situbondo, Rugaiya, yang juga hadir dalam sidak tersebut menjelaskan, DLH belum memiliki data pertambangan. Lantaran tidak dilibatkan dalam proses perijinan aktivitas pertambangan. Meskipun, rekomendasi kesesuaian tata ruang menjadi kewenangan Pemkab Situbondo.

“Rekomendasi kesesuaian tata ruang itu merupakan titik awal untuk mengurus izin pertambangan. Tapi kita tidak diinformasikan ketika izin pertambangan itu turun atau justru ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” ujarnya.

Tak hanya itu, Rugaiya juga mengatakan, rekomendasi kesesuaian tata ruang terkait dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW) yang diatur dalam peraturan daerah (perda). Namun, setelah rekomendasi itu diberikan kepada pemohon, pemkab tidak mendapatkan informasi, apakah izin pertambangan itu turun, atau tidak. 

“Misalkan Bupati berat dengan tidak menjawab rekomendasi, Kementerian ESDM itu akan melanjutkan sendiri proses perijinan, meskipun tanpa rekomendasi dari Bupati. Sebab Kementerian ESDM juga punya perda RTRW,” terangnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP Dedhi Ardy putra mengatakan, dalam hal pertambagan pihak kepolisian bersifat penegakan hukum. Polisi akan mengambil tindakan sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, atau dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi. 

“Harus ada rekomendasi dari dinas terkait tentang pertambangan. Rekomendasi muncul, ketika teguran dari pemerintah daerah tidak diindahkan. Maka kami tindakan terakhirnya, Nantinya, semua aktivitas pertambangan kami cek. Tidak hanya yang masuk ke dalam pengaduan," tutupnya.(vya/dn)