Desakan GMNI Jombang di Tengah Sorotan Nasional: Kawal Ketat Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Jombang, (afederasi.com) – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai respons serius di daerah. 

Menyusul berbagai laporan mengenai tidak layaknya konsumsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk melakukan pengawasan super ketat terhadap program strategis tersebut .

Daffa menegaskan bahwa instruksi evaluasi dari pemerintah pusat harus menjadi perhatian serius bagi daerah. Ia menyoroti bahwa program MBG bukan sekadar agenda bagi-bagi makanan, melainkan menyangkut pemenuhan hak gizi generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, aspek kebersihan, kualitas gizi, dan kapasitas penyedia layanan harus menjadi prioritas utama dalam pengawasan.

"Saya menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang agar benar-benar melakukan kontrol dan pengawasan secara serius terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Kabupaten Jombang.

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa makanan yang disalurkan kepada para pelajar benar-benar layak konsumsi, higienis, serta memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan," ujar Daffa kepada awak media, Jumat (13/03/2026).

Desakan ini muncul tidak tanpa alasan. Jombang sendiri sempat menjadi sorotan terkait kualitas MBG. Sebelumnya, pada akhir tahun 2025, sejumlah wali murid di Kecamatan Peterongan mengeluhkan temuan buah busuk seperti mangga dan salak, serta lauk pauk yang diduga belum matang sempurna.

Keluhan tersebut sempat diadukan melalui kanal media sosial penyedia layanan, namun sayangnya ruang aspirasi itu justru ditutup .

Ironisnya, persoalan kualitas makanan di Jombang bukan kali ini saja terjadi. Pakar buah nusantara, Prof. Dr. Reza Tirtawinata, bahkan pernah menyoroti langsung praktik di lapangan yang menggunakan buah impor tidak segar dan buah irisan yang cepat layu dalam program MBG di Jombang pada November 2025 .

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, DPC GMNI Jombang mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan penyedia layanan. Menurut Daffa, pengawasan tidak boleh berhenti di tingkat atas, tetapi harus menyentuh proses penyediaan pangan hingga makanan sampai ke tangan siswa.

"Pemerintah daerah harus hadir. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pihak SPPG harus diperkuat. Jangan sampai program sebaik ini justru menimbulkan masalah karena kelalaian dalam menjaga mutu," tegasnya.

Pemkab Jombang sendiri sebenarnya telah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap kualitas MBG. Bupati Jombang Warsubi dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya standar ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian . Bahkan, Wakil Bupati Salmanudin Yazid juga mengingatkan agar para penyedia tidak mencari keuntungan dengan menurunkan kualitas makanan .

Namun, GMNI menilai komitmen tersebut harus dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan. Daffa berharap, dengan adanya insiden penghentian operasional SPPG secara nasional, Pemkab Jombang dapat lebih proaktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala untuk memastikan tidak ada lagi makanan tidak layak yang beredar.

"Kami di GMNI akan terus mengawal ini. Program MBG ini baik, tapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai niat baik mencetak generasi emas malah ternodai oleh kasus keracunan atau gizi buruk karena makanan basi," pungkas Daffa.

Hingga berita ini diturunkan, DPC GMNI Jombang berharap koordinasi lintas sektor segera diintensifkan, memastikan setiap SPPG di Jombang beroperasi dengan standar kelayakan pangan yang ketat demi kesehatan para pelajar.(san)