BTT Situbondo Kritis, Bupati Rio Prioritaskan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana

Situbondo, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai memperketat penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menyusul sisa saldo yang kian menipis. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk menetapkan skala prioritas, dengan mendahulukan bantuan bagi warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan fisik akibat bencana.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ribuan warga terdampak bencana di wilayahnya. Namun, keterbatasan dana membuat penyaluran bantuan harus dilakukan secara selektif. Menurutnya, langkah ini diambil agar penanganan dampak bencana tetap sasaran di tengah keterbatasan fiskal daerah.

"Terdampaknya ribuan, tapi bantuan saat ini kita prioritaskan untuk yang rumahnya rusak dulu. Belum bisa menjangkau semuanya," ujar pria yang akrab disapa Mas Rio tersebut saat menyerahkan bantuan di Kantor Dinas Sosial, Selasa (17/3/2026).

Hingga saat ini, Pemkab Situbondo setidaknya telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp6 miliar dari pos BTT untuk penanggulangan bencana. Tingginya angka serapan tersebut membuat cadangan dana darurat daerah berada pada level yang sangat terbatas. Mas Rio menyebutkan, alokasi tersebut baru mencakup bantuan sosial dasar, belum menyentuh perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.

"Bantuan seperti ini saja sudah Rp6 miliar lebih yang keluar. Jadi BTT kita tinggal tipis sekali," tegasnya.

Besarnya beban pemulihan terlihat dari total estimasi kerugian yang mencapai Rp165 miliar. Kerusakan masif terjadi pada sektor pertanian serta infrastruktur vital seperti jalan dan belasan jembatan yang putus. Menyadari APBD tidak akan mampu menanggung beban tersebut sendirian, Pemkab Situbondo kini mulai bergerak melobi pemerintah yang lebih tinggi.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Harapannya, ada tambahan bantuan khususnya untuk perbaikan infrastruktur," tambahnya.

Meski sebelumnya telah menerima bantuan berupa aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bronjong dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dukungan tersebut dinilai belum mencukupi. Pasalnya, ada 12 jembatan dan jaringan jalan yang membutuhkan penanganan segera agar mobilitas warga kembali normal.

Dalam skema bantuan yang disalurkan kali ini, warga dengan kerusakan rumah kategori berat menerima dana stimulan hingga Rp10 juta. Sementara untuk kerusakan ringan hingga sedang, besaran bantuan bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta.

Di akhir keterangannya, Mas Rio mewanti-wanti agar bantuan uang tunai tersebut benar-benar digunakan untuk membeli material bangunan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat di lapangan pasca penyaluran.

"Harus digunakan sesuai kebutuhan, misalnya belanja bahan bangunan. Nanti akan kami kontrol dan cek langsung di lapangan," pungkasnya.(vya/dn)