132 Dapur MBG Gresik Diperketat, Pemkab Gresik Fokus Kualitas dan Higienitas

Gresik, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Ratusan dapur yang terlibat dalam program ini kini berada dalam pengawasan ketat, dengan ancaman sanksi bagi yang tidak memenuhi standar.

Langkah ini ditegaskan dalam forum Rembuk Akur Menuju Gresik Maju yang digelar di Kantor Bupati Gresik, Kamis (02/04/2026), sebagai upaya menyatukan persepsi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program.

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa fokus pelaksanaan MBG kini tidak lagi sekadar pada jumlah dapur, melainkan kualitas secara menyeluruh, mulai dari menu makanan hingga tata kelola operasional.

“Kalau tidak sesuai standar, bisa direkomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini komitmen kami menjaga kualitas,” tegas dr Alif sapaan akrab Wabup.

Pemkab Gresik sendiri, sebut dr Alif, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk mengawasi jalannya program. Satgas ini memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang dinilai tidak layak.

Saat ini terdapat 132 dapur MBG di Gresik, dengan 112 di antaranya telah beroperasi. Namun di tengah masifnya pelaksanaan, berbagai persoalan mulai mencuat, mulai dari ketidaksamaan standar menu hingga lemahnya koordinasi antar pelaksana di tingkat dapur.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menyoroti bahwa komunikasi antar unsur pelaksana—mulai dari kepala SPPG, mitra, tim akuntansi hingga agen—masih menjadi titik lemah.

“Kalau komunikasinya tidak berjalan baik, pelaksanaan di lapangan pasti bermasalah,” ujarnya.

Selain itu, kepatuhan terhadap petunjuk teknis juga belum sepenuhnya konsisten. Perbedaan penerapan standar menu di sejumlah dapur menjadi indikator bahwa pengawasan masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, Koordinator Wilayah MBG Gresik, Syahrir Mujib, mengungkapkan bahwa tantangan di lapangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Perbedaan harga bahan baku antar wilayah, khususnya di kawasan kepulauan, hingga keterbatasan sumber daya manusia turut memengaruhi kualitas layanan.

Tak hanya itu, rendahnya konsumsi ikan serta minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme distribusi juga menjadi hambatan tersendiri.

“Kurangnya informasi sering memicu perbandingan antar dapur. Karena itu transparansi dan komunikasi sangat penting,” ujarnya.

Sebagai bentuk penegakan standar, Pemkab Gresik mewajibkan seluruh dapur MBG memenuhi standar laik higienis sanitasi (SLHS) maksimal tiga bulan sejak beroperasi. Jika tidak, sanksi tegas berupa penghentian sementara akan diberlakukan.

“Tidak ada kompromi untuk standar. Kalau tidak terpenuhi, pasti disuspensi,” tegas dr Alif.

Pemkab juga membuka ruang pendampingan bagi dapur yang masih terkendala, termasuk dalam pengelolaan limbah. Namun demikian, seluruh proses tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan pengetatan ini, Pemkab Gresik menegaskan bahwa program MBG tidak hanya harus berjalan luas, tetapi juga berkualitas dan akuntabel, mengingat program ini menggunakan anggaran negara dan menyasar kelompok rentan.(frd)