Tuntut Janji PPPK dan TPG, Guru Inpassing Madiun Ikut Kepung Istana

​Madiun, (afederasi.com) - Ribuan guru madrasah swasta bersertifikasi yang tergabung dalam Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dari berbagai daerah, termasuk perwakilan dari Madiun, akan mengepung kawasan Istana Presiden/Patung Kuda di Jakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Aksi nasional ini bertujuan mendesak pemerintah segera merealisasikan kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai prioritas dan pelunasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diklaim terhutang selama ini.

​Keberangkatan perwakilan peserta aksi dari Madiun ini dikonfirmasi langsung oleh Ali Musthofa, Ketua PGIN Kabupaten Madiun sekaligus koordinator aksi.

​"Kami telah menerima surat instruksi dari Pengurus Besar PGIN Nomor: 015/PGIN/PB.2.3/10/2025 tentang seruan Aksi Nasional 30 Oktober 2025," ujar Ali Musthofa, membenarkan pergerakan masif tersebut.

​Ali Musthofa merinci, total peserta aksi PGIN Jawa Timur yang berangkat pada Rabu (29/10/2025) mencapai sekitar 12 unit bus pariwisata menuju ibu kota.

"Perwakilan dari Kabupaten Madiun sendiri berjumlah 11 orang, ditambah dari Kota Madiun, yang akan bergabung dengan rombongan bus PGIN Jawa Timur," jelasnya.

​PGIN membawa tiga tuntutan krusial yang disebut sebagai harapan ribuan guru madrasah swasta bersertifikasi di seluruh Indonesia, yakni :

1. Mendesak penetapan PPPK bagi guru inpassing Madrasah Swasta sebagai skala prioritas.

2. Menuntut pengakuan resmi atas masa kerja inpassing dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang selama ini tertunda atau terhutang.

3. Mendesak pembukaan kembali program Inpassing dan/atau penerbitan SK Inpassing baru setiap tahun untuk menjamin keberlanjutan status dan kesejahteraan guru.

​"Kami menolak kesejahteraan guru madrasah swasta terus digantung dan mendesak janji pemerintah segera ditepati," tandas Ali Musthofa. (hen)