RUPS BPR Penataran 2026, Bupati Blitar Dorong Penguatan Tata Kelola dan Kendali Risiko

Blitar, (afederasi.com) — Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda, Bupati Blitar Rijanto menegaskan bahwa fondasi utama bank daerah bukan semata pertumbuhan aset, melainkan disiplin tata kelola dan manajemen risiko. Agenda yang digelar di Ruang Candi Simping, Kantor Bupati Blitar, Rabu (25/2/2026), itu menjadi ruang evaluasi sekaligus penajaman arah strategis perusahaan.

Di hadapan Wakil Bupati Beky Herdihansyah, Sekretaris Daerah, staf ahli, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian, jajaran komisaris dan direksi, serta para pemegang saham, Bupati Blitar menggarisbawahi pentingnya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan daerah. Ia menyebut konsistensi pada good corporate governance sebagai prasyarat keberlanjutan usaha.

Bupati Blitar mengapresiasi kinerja PT BPR Penataran yang dinilai menunjukkan tren perkembangan positif dari tahun ke tahun. Namun ia mengingatkan, capaian itu harus diikuti penguatan sistem pengawasan internal agar pertumbuhan tidak menyisakan celah risiko.

Menurut Bupati Blitar, sektor perkreditan menjadi titik krusial yang membutuhkan manajemen risiko terukur. Penyaluran kredit, katanya, harus disertai analisis komprehensif untuk menekan potensi kredit bermasalah yang bisa mengganggu permodalan dan likuiditas perusahaan.

“Dengan tata kelola yang kuat dan manajemen risiko yang disiplin, BPR Penataran akan tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Bupati Blitar, menekankan pentingnya keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian.

Sementara itu, di forum yang sama, Bupati Blitar menyimak paparan Direktur PT BPR Penataran Sahrial Amri, S.T., mengenai laporan keuangan serta rencana kerja 2026. Agenda prioritas meliputi pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai regulasi, pembukaan kantor kas di Sutojayan dan Kesamben, serta penguatan pembiayaan sektor UMKM.

Transformasi digital juga menjadi sorotan. Bupati Blitar mencatat rencana pengembangan aplikasi PASku melalui layanan QRIS dan fitur Withdrawal sebagai langkah adaptif menghadapi kebutuhan transaksi non-tunai, sembari menjaga stabilitas likuiditas perusahaan.

Isu kredit bermasalah turut mengemuka. Bupati Blitar mendukung langkah penanganan yang terukur, termasuk opsi penyelesaian melalui mekanisme lelang agar perputaran modal kembali lancar dan ruang pembiayaan bagi masyarakat tetap terbuka.

Di akhir rapat, Bupati Blitar menegaskan harapan agar PT BPR Penataran meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sekaligus memperluas peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Bank daerah, menurutnya, harus menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.(Adv/Kmf)