Respon Pj Bupati Tulungagung, Pasca Ditahannya Kades Rejotangan oleh Kejari

Tulungagung, (afederasi.com) - Kepala Desa Rejotangan ditahan oleh kejaksaan atas dugaan korupsi Dana Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (BK APBD) tahun 2021, menjadi pukulan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

Meskipun Pemkab Tulungagung, di bawah pimpinan Penjabat (Pj) Bupati Heru Suseno, telah mengingatkan berkali-kali kepada para kepala desa untuk mengelola keuangan dengan baik.

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengungkapkan bahwa penangkapan Kepala Desa di Rejotangan ini menunjukkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun pihaknya sudah sering mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab.

"Ini bukan hanya masalah satu pihak, tapi sebagai pemimpin di Tulungagung, saya merasa perlu untuk menekankan bahwa mengelola keuangan desa adalah tanggung jawab besar," ungkap Heru Suseno, Selasa (14/5/2024).

Lebih lanjut, terkait kasus ini, penyalahgunaan anggaran desa diluar ketentuan APBDes menjadi masalah utama.

"Pihak yang bersangkutan harus siap menghadapi konsekuensi dari pelanggaran keuangan desa," tegasnya.

Pihak terkait akan meminta Penjabat (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang bertanggung jawab atas kepala desa untuk memperkuat akuntabilitas di tingkat desa.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di setiap desa dapat lebih baik lagi.

"Kasus ini harus dijadikan pembelajaran bersama agar tidak terulang, sehingga pengelolaan keuangan desa harus lebih ditingkatkan," tambahnya.

Terkait kekosongan jabatan kepala desa, Heru menyatakan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam struktur pemerintahan.

Pihaknya berencana untuk menunjuk Plt untuk mengisi jabatan kepala desa yang kosong karena ditahan oleh Kejaksaan.

Namun, Heru juga mengungkapkan bahwa belum ada keputusan pasti tentang kapan jabatan tersebut akan diisi, apakah segera diisi dengan Plt Kepala Desa atau menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami akan meninjau situasi lebih lanjut sebelum membuat keputusan," pungkasnya. (riz/dn)