Rapor Hijau LKPJ 2025: IPM dan Ekonomi Situbondo Tumbuh Signifikan

Situbondo, (afederasi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Momentum ini menjadi evaluasi krusial atas kinerja pembangunan daerah yang dinilai menunjukkan tren positif di tengah tantangan fiskal.

Dalam rapat pleno tersebut, Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, memaparkan bahwa arah pembangunan sepanjang 2025 sukses menitikberatkan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan infrastruktur. Sinergi antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas warga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Data menunjukkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo menyentuh angka 71,87, melampaui target awal sebesar 71,49. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga melesat di angka 5,25 persen, jauh di atas target yang dipatok sebesar 4,82 persen.

“Sepanjang tahun 2025, sejumlah indikator kinerja menunjukkan tren yang positif,” ujar Mbak Ulfi, sapaan akrab Wakil Bupati, saat memberikan keterangan di ruang pleno, Sabtu (28/3/2026).

Kesuksesan ini juga dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang kini berada di level 11,17 persen dari target semula 11,51 persen. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih ada celah yang harus diperbaiki, terutama pada indeks kepuasan infrastruktur yang baru mencapai 81,2 persen serta Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) yang belum sepenuhnya mencapai sasaran.

Isu kemandirian fiskal menjadi sorotan tajam dalam paripurna kali ini. Meski realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menembus angka Rp320,97 miliar atau melampaui target, ketergantungan Situbondo terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, yakni mencapai Rp1,47 triliun.

Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman, menyoroti adanya hambatan berupa hilangnya potensi PAD di beberapa sektor serta pemangkasan dana transfer pusat. Namun, politisi PPP ini tetap memberikan apresiasi atas langkah taktis eksekutif dalam menjaga ritme pembangunan.

“Meski ada pengurangan anggaran pusat, gerak cepat pemerintah daerah patut diapresiasi,” tegas Abdurrahman.

Selain mengevaluasi LKPJ, DPRD Situbondo juga mengetuk palu pengesahan dua regulasi penting, yakni Raperda Fasilitasi Pesantren serta Raperda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Kehadiran dua aturan ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat nilai keagamaan di wilayah tersebut.

Abdurrahman menegaskan, ke depan duet kepemimpinan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio) dan Wakil Bupati Ulfiyah harus lebih agresif dalam mengoptimalkan potensi lokal, mulai dari sektor perikanan hingga investasi.

“Target kita adalah kemandirian daerah. Situbondo harus mampu mengelola potensi lokal agar tidak terus bergantung pada pusat,” pungkasnya.(vya/dn)