Produk UMKM di Lamongan Belum Sepenuhnya Diminati Dapur MBG

Lamongan, (afederasi.com) — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan menuai sorotan. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pangan lokal merasa belum dilibatkan secara optimal, meski pemerintah pusat sebelumnya berkomitmen memprioritaskan produk kerakyatan.

Sofa Alfin, pengusaha susu kedelai dari Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebutkan bahwa suplai produknya ke dapur SPPG hanya berjalan singkat sebelum akhirnya dihentikan secara total.

"Awalnya sempat mengirim beberapa kali, tapi sekarang berhenti. Dapur SPPG lebih memilih susu UHT pabrikan dengan alasan kepraktisan dan masa simpan yang lebih lama," ujar Alfin, Kamis (8/1/2026).

Persoalan daya tahan produk (shelf-life) memang menjadi tantangan utama. Alfin menjelaskan bahwa pihak dapur menginginkan produk dalam kondisi segar namun enggan menerima produk dalam bentuk beku.

"Kami sempat mengalami kerugian tiga hingga empat kali karena produk tidak terserap. Padahal kami sudah menawarkan solusi teknis, namun risiko kualitas tetap dibebankan sepenuhnya kepada kami," tambahnya.

Bahkan demi memenuhi standar program MBG, ia bahkan nekat menyisihkan modal untuk mencicil freezer dan peralatan produksi lainnya. Ia berharap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meminimalisir ketergantungan pada produk pabrikan besar benar-benar diwujudkan di tingkat daerah.

Hal sama dialami oleh Tutik Handayani, pengusaha roti dari Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan Kota yang mengaku jika dari segi legalitas dan kualitas, produk lokal sebenarnya sudah sangat siap.

"Kami sudah memiliki izin BPOM, sertifikasi Halal, hingga konsultasi ke Dinas Kesehatan. Kami bahkan mengikuti rekomendasi untuk menambah kandungan kalsium pada roti agar sesuai standar gizi nasional. Namun kenyataannya, penyerapan oleh SPPG di Lamongan tetap minim," tutur Tutik.

Ketua Gerai UMKM Lamongan, Reni Setiawati, membenarkan bahwa hambatan prosedur teknis di lapangan menjadi ganjalan utama bagi para pelaku usaha lokal. Banyak UMKM yang sudah terlanjur melakukan investasi alat produksi modern karena berekspektasi pada permintaan besar dari program ini.

"Sangat disayangkan, teman-teman sudah menabung dan membeli alat canggih agar produksi lebih profesional. Begitu alat siap, produk justru tidak digunakan. Akhirnya alat-alat tersebut menganggur," jelas Reni.

Reni mendesak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk bertindak sebagai mediator antara pelaku UMKM dan pengelola SPPG. Menurutnya, koordinasi yang lebih baik diperlukan agar kebijakan penggunaan produk lokal tidak sekadar menjadi slogan, melainkan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi arus bawah di Lamongan. (yan)