Percepat Pemerintahan Digital, Wabup Gresik Tegaskan Layanan Publik Harus Berdampak Nyata

Gresik, (afederasi.com) – Transformasi digital tak lagi sekadar tuntutan zaman, melainkan kunci peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya dalam memperkuat Pemerintahan Digital (Pemdi) sebagai fondasi good governance dan pembangunan smart city, melalui kegiatan Sosialisasi Pemerintahan Digital yang digelar di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, Jumat (19/12/2025).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dan menghadirkan narasumber Tony Dwi Santoso, Asesor Eksternal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PANRB.

Dalam sambutannya, Wabup Alif menegaskan bahwa capaian transformasi digital Kabupaten Gresik harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Kabupaten Gresik mencatat Indeks SPBE sebesar 4,32 dan menempati peringkat ke-7 nasional, jauh melampaui target nasional sebesar 2,3.

“Capaian ini harus menjadi pemacu untuk terus berbenah. Kunci keberhasilan pemerintahan digital terletak pada kualitas data dan kolaborasi seluruh OPD. Digitalisasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus terintegrasi dan berorientasi pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Wabup Alif.

Ia menekankan bahwa Pemerintahan Digital harus diarahkan pada strategi yang fokus dan selaras dengan program prioritas daerah atau Nawakarsa.

“Tidak perlu banyak program, namun harus tepat sasaran. Pemerintahan digital harus mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah strategi penguatan Pemerintahan Digital, di antaranya penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030, serta pengaktifan Tim Koordinasi Pemerintahan Digital guna memastikan integrasi kebijakan, sistem, dan data lintas perangkat daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui sosialisasi ini, Wabup Alif berharap seluruh OPD menjadikan Pemerintahan Digital sebagai budaya kerja bersama, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian.

“Transformasi digital harus benar-benar meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, narasumber dari Kementerian PANRB, Tony Dwi Santoso, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam memperkuat kinerja dan keuangan daerah.

“Pemerintahan digital merupakan instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi mampu menutup potensi kebocoran PAD, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel,” jelas Tony.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(frd)