Netanyahu Menegaskan Pengecualian Otoritas Palestina dari Pemerintahan Gaza Pasca Perang

Gaza, (afederasi.com) - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan tegas menyatakan niatnya untuk mengecualikan Otoritas Palestina dari pemerintahan Jalur Gaza setelah periode pasca perang.

Pernyataan ini berseberangan dengan harapan Amerika Serikat terkait peran Otoritas Palestina di wilayah tersebut.

Berita tersebut dilaporkan oleh sejumlah media Israel pada Selasa (5/12/2023), termasuk stasiun televisi publik Israel, KAN. "Tidak akan ada otoritas Palestina di Gaza setelah perang."kata Netanyahu secara langsung menyampaikan kepada AS seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap aturan yang dibuat oleh Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007, mengambil alih kendali dari Otoritas Palestina di Tepi Barat Palestina.

"Tidak akan ada otoritas Palestina sama sekali di Gaza," tegas Netanyahu dalam pertemuan tertutup Partai Likud, sebagaimana dilaporkan oleh KAN seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Hingga saat ini, pihak AS dan Otoritas Palestina belum memberikan komentar terkait pernyataan Netanyahu. Meski demikian, pernyataan tersebut berseberangan dengan pendekatan AS yang sebelumnya menekankan perlunya keberadaan otoritas Palestina di Gaza setelah berakhirnya konflik.

Otoritas Palestina sendiri menyatakan kesiapannya untuk kembali ke Gaza berdasarkan rencana politik komprehensif yang mencakup persatuan antara Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Serangan militer Israel terhadap Jalur Gaza yang dimulai pada 1 Desember, setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama sepekan dengan Hamas, telah menimbulkan dampak signifikan. Lebih dari 15.899 warga Palestina tewas dan lebih dari 42 ribu lainnya terluka, sementara korban tewas Israel akibat serangan dari Hamas mencapai 1.200 orang. (mg-1/mhd)