Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Dalam Sorotan: Keyakinan Mahfud MD dan Tanggapan Terkait Kasus Korupsi TKI

Jakarta, (afederasi.com) - Terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang merupakan bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, sempat terseret dalam sorotan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD yakin bahwa Cak Imin tidak akan menjadi tersangka korupsi. Mahfud meyakini hal ini berdasarkan hasil 'nguping' ke lembaga antirasuah dan pengamatan situasi yang ada.

Mahfud menegaskan keyakinannya atas status Cak Imin dalam kasus tersebut. Menurutnya, secara logika hukum, seorang pimpinan seharusnya ditetapkan sebagai tersangka sedari awal jika terlibat dalam suatu kasus. Namun, dalam kasus dugaan korupsi ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka awal yang terdiri dari ASN dan dua pihak swasta. Sementara Cak Imin hanya menjadi saksi karena peranannya sebagai Menteri Tenaga Kerja pada saat dugaan korupsi terjadi.

Sebelumnya, Cak Imin telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK terkait kasus tersebut pada Kamis (7/9/2023). Dalam kesempatan itu, Cak Imin menyatakan bahwa dia membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012. Ia berbicara mengenai program perlindungan TKI di luar negeri yang menjadi fokus penyelidikan oleh KPK. Namun, ketika ditanya mengenai pembuktian tidak terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut, Cak Imin lebih memilih untuk tidak menjelaskan secara gamblang dan mengarahkan untuk bertanya pada penyidik KPK.

Cak Imin memberikan tanggapan terkait isu yang melingkupi dirinya dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI. Ia menegaskan bahwa keterlibatannya dalam program perlindungan TKI di luar negeri saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja hanyalah sebagai saksi. Meski demikian, Cak Imin menyatakan kesiapannya untuk membantu KPK dalam menuntaskan seluruh kasus korupsi. Ia mengatakan bahwa informasi lebih lanjut mengenai perannya dalam kasus tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada penyidik KPK, sebagai langkah transparansi dan keterbukaan dalam penyelesaian kasus ini. (mg-3/mhd)