Lindungi Investasi Jumbo, Tiga Janji Pemerintah Pada Warga Pulau Rempang

Batam, (afederasi.com) - Pemerintah telah mengambil langkah serius untuk menangani kisruh yang melibatkan warga Pulau Rempang, Batam, terkait pembangunan Rempang Eco City. Hal ini dilakukan untuk melindungi investasi jumbo dari perusahaan kacal asal China yang berada di Pulau Rempang. Setidaknya, ada tiga janji yang diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, setelah pertemuan antar menteri dan pejabat di sekitar Pulau Rempang.

Dalam upaya melindungi investasi jumbo di Pulau Rempang, pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi tiga janji kepada warga. Pertama, pemerintah berjanji untuk menyediakan tanah seluas 500 meter persegi per Kepala Keluarga. Kedua, rumah dengan tipe 45 senilai sekitar Rp 120 juta juga akan diberikan kepada warga. Ketiga, pemerintah akan memberikan uang tunggu transisi sebesar Rp 1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp 1,2 juta per orang hingga rumah jadi. Selain itu, juga termasuk fasilitas seperti tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut.

Bahlil menyatakan bahwa pemerintah sepakat untuk menangani dan menyelesaikan ganti rugi bagi warga Rempang dengan pendekatan yang lembut. Hal ini bertujuan untuk mencegah bentrokan antara aparat dengan warga dalam penanganan ganti rugi. Pemerintah ingin melakukan komunikasi yang baik dan memastikan bahwa penanganan ini dilakukan dengan sesuai dan adil.

Sejumlah menteri melakukan rapat koordinasi untuk membahas percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memimpin rapat tersebut, dihadiri juga oleh sejumlah pejabat tinggi terkait. Langkah ini merupakan respons dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan kawasan Rempang. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan investasi di kawasan ini berkembang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.(mg-2/mhd)