Komitmen Bupati Kediri Kembali Raih Opini WTP

Kediri, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Kediri yang ketujuh kalinya kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Keberhasilan Pemkab Kediri menerima pendapat WTP itu tak lepas dari komitmen Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, dalam mendorong jajarannya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Opini WTP ini berhasil kita dapatkan berkat komitmen bersama yang terus kita jaga mulai dari kepala OPD hingga staff untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel” kata Bupati  Kediri yang akrab disapa Mas Dhito ini, Jumat, (26/5/2023).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 itu diterima langsung Bupati Kediri Mas Dhito di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur. Hasil penilaian itu diterima setelah dua bulan dilakukan pemeriksaan pasca LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2022 diserahkan pada (27/3/2023) lalu.

Aspek yang dijadikan dasar BPK dalam memberikan penilaian atau pendapat atas laporan keuangan yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (disclosure yang memadai). Kemudian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Capaian hasil penilaian BPK itu, Bupati Kediri Mas Dhito berharap menjadi penyemangat kinerja jajaran di Pemerintah Kabupaten Kediri dengan tetap mempertahankan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. “Saya mengajak jajaran di Pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus menjaga komitmen ini, dan menjalankan tugas dengan amanah,” ujar Bupati Kediri.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, menurut Bupati Kediri Mas Dhito, perencanaan menjadi kunci utama. Ia pun tertekan agar setiap proses perencanaan harus dilakukan secara matang. (adv/kominfo/sya)