Jadi Polemik, BKPSDM Lamongan Dalami Ucapan Kroco Oknum Kabid RSUD Ngimbang

Lamongan, (afederasi.com) – Kegaduhan terkait dugaan ucapan "kroco" yang dialamatkan kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) oleh Oknum Kabid RSUD kepada Heny Amalia, seorang perawat penyelia dengan pengalaman 15 tahun di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Ngimbang terus bergulir. Meski langkah pembinaan internal dikabarkan telah dilakukan, kepastian mengenai sanksi administratif kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamongan.

Saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut terhadap oknum yang bersangkutan, Plt Direktur RSUD Ngimbang, dr. Hilda, menyatakan bahwa secara organisatoris, langkah awal telah diambil. Namun, ia menegaskan batasan kewenangannya terkait pemberian sanksi resmi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sampun (sudah) dilakukan pembinaan bapak. Mengenai sanksi, saya tidak berwenang. Yang berwenang memberikan sanksi adalah BKPSDM,” jelas dr. Hilda, saat dikonfirmasi afederasi.com, Kamis (9/4/2026) pagi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Lamongan, Farah Damayanti, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam menjatuhkan sanksi. BKPSDM saat ini tengah melakukan pendalaman untuk melihat gambaran utuh dari peristiwa yang memicu keresahan di kalangan nakes tersebut.

“Kita kaji dulu maksud dari statemen tersebut dan kronologi kejadiannya seperti apa,” terang Farah saat dimintai keterangan.

Lebih lanjut, Farah mengingatkan agar insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Ia menekankan pentingnya menjaga lisan dan etika berkomunikasi, terutama bagi mereka yang memegang tanggung jawab sebagai pimpinan.

“Memang diharapkan semua ASN, apalagi pimpinan, agar berhati-hati dan cermat dalam pemilihan dan penggunaan kata-kata dalam memberikan statemen, meskipun itu bermaksud pembinaan,” pungkasnya. (yan)