Ganjar Pranowo Membantah Pemberian Seragam Kepala Desa seperti Bupati dan Gubernur

Jakarta, (afederasi.com) - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menegaskan ketidaksetujuannya terhadap pemberian seragam kepada kepala desa atau kades yang mirip dengan seragam yang digunakan oleh para Bupati dan Gubernur.

Ganjar mengungkapkan pandangan bahwa seorang kepala desa tidak memiliki kewenangan yang setara dengan bupati dan gubernur dalam mengelola dan mengeksekusi berbagai persoalan.

Menurut Ganjar, pengelolaan desa harus tetap mempertahankan filosofi nenek moyang yang mengakui bahwa setiap desa memiliki cara tersendiri dalam mengatur urusannya, yang mungkin berbeda dengan desa lainnya.

Ganjar juga menilai bahwa memberikan seragam kepada kepala desa seperti Bupati dan Gubernur tidak sesuai, karena hal itu dapat mendorong kepala desa untuk mengejar model kepemimpinan yang berbeda.

Ia menekankan bahwa hal tersebut dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, termasuk dalam hal proyek-proyek di desa yang kemudian berisiko terkena tindak korupsi.

Ganjar Pranowo juga menyoroti pentingnya sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) dalam hal tanggung jawab dan pengelolaan desa. Ia berpendapat bahwa, meskipun Undang-Undang sudah ada, perlu ada kesamaan pandangan antara kedua kementerian tersebut, bahkan dengan kemungkinan penggabungan. Ganjar Pranowo menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan desa, mengingat bahwa saat ini situasi dan tekanan pada kepala desa sangat sulit diatasi dengan baik. (mg-1/jae)