DPU CKPP Banyuwangi Targetkan Sertifikasi Kepemilikan Aset Tahun 2023

Banyuwangi, (afederasi.com) - Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, terus mengoptimalkan sejumlah aset dengan melakukan inventarisasi aset guna pertegas kepemilikan sebagai bentuk pelayanan yang tertib administrasi. 

Mulai dari aset jalan, gedung dan aset lain dilakukan sertifikasi pada tahun 2023, sehingga mampu memberikan dampak positif untuk menjaga kempemilikan aset negara dan juga memberikan kontribusi untuk tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Sekertaris DPU CKPP Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja mengatakan, sertifikasi aset yang dilakukan telah berjalan sejak dua tahun terkahir. Bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan aset bisa dikelola dengan baik.

"Inventarisasi aset yang kami lakukan berjalan lancar. Tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga, sehingga program tersebut terus kita kebut," kata Komang, Senin (4/9/2023).

Komang menambahkan, inventarisasi aset merupakan salah satu program untuk memastikan aset yang dimiliki pemerintah.

Sehingga, semua aset yang sah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga sebagai bentuk komitmen DPU CKPP Banyuwangi untuk tertib administrasi.

"Sertifikasi aset ini penting untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terjaga dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.

Kelancaran proses inventarisasi, lanjut Komang, merupakan kegiatan yang bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait. Sehingga proses inventarisasi aset, mulai dari pendataan, pengukuran hingga perhitungan berjalan dengan baik dan benar.

"Inventarisasi aset yang dilakukan sejak dua tahun terakhir bekerjasama dengan BPKAD dan BPN berjalan lancar. Setiap selesai pekerjaan akan selalu dicatat dan masuk dalam data aset," pungkasnya. 

Memasuki tahun ketiga, inventarisasi aset 2023 DPU CKPP Banyuwangi sudah berjalan maksimal. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, aset yang dimiliki pemerintah daerah bisa dimaksimalkan untuk menambah PAD, melalui retribusi dari sejumlah aset yang telah tercatat dan terdata, sehingga pemanfaatan bisa dipertanggungjawabkan secara sah. (ron)