Belanja Pegawai Pacitan Tinggi, Honorer Khawatir Peluang Jadi ASN Menyempit

Pacitan (afederasi.com) – Tingginya porsi belanja pegawai di Kabupaten Pacitan yang mencapai sekitar 37,5 persen dari total APBD mulai memunculkan kekhawatiran terkait peluang rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke depan.

Angka tersebut masih berada di atas batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pemerintah daerah ditargetkan dapat menyesuaikan komposisi belanja pegawai tersebut paling lambat pada tahun 2027.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pembatasan rekrutmen ASN di daerah apabila porsi belanja pegawai belum dapat ditekan sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pacitan, Ika Wahyuningtiyas, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait kebijakan rekrutmen ASN maupun PPPK ke depan.

“Belum ada instruksi apa pun dari pusat. Untuk ke depan seperti apa, kami masih menunggu petunjuknya,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, BKPSDM hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait kebutuhan aparatur di daerah.

Ia juga menambahkan bahwa terkait komposisi belanja pegawai daerah, kewenangan penjelasan dari sisi fiskal berada pada instansi yang menangani pengelolaan keuangan daerah.

“Terkait belanja pegawai itu bukan kewenangan saya untuk memberikan tanggapan. Yang berwenang terkait fiskal ada di badan keuangan daerah,” katanya.

Sementara itu, kondisi tersebut menjadi perhatian para tenaga honorer, khususnya guru honorer yang selama ini berharap adanya kesempatan untuk diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

Salah satu guru honorer di Pacitan, Laudia Sahara (26), mengaku khawatir tingginya belanja pegawai daerah dapat berdampak pada peluang rekrutmen aparatur baru.

“Sebagai guru honorer tentu sangat berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi yang baik bagi kami. Masih banyak guru honorer yang sudah lama mengabdi dan berharap mendapat kesempatan menjadi guru PNS maupun PPPK,” ungkapnya.

Laudia yang mengajar di MI Donorojo itu berharap pemerintah dapat mencari langkah agar komposisi belanja pegawai daerah dapat ditekan tanpa menutup peluang pengangkatan tenaga honorer.

“Semoga pemerintah juga bisa melakukan langkah agar belanja pegawai bisa lebih terkendali, sehingga peluang rekrutmen bagi tenaga honorer tetap terbuka,” katanya.

Para tenaga honorer berharap pemerintah daerah dapat menemukan solusi agar kebijakan pembatasan belanja pegawai tidak mengurangi kesempatan mereka untuk diangkat menjadi ASN setelah bertahun-tahun mengabdi di sektor pendidikan.(Feri)