Didesak Buka Formasi P3K untuk PTT Sekolah, Pj Sekda Bondowoso Ungkap Kondisi Fiskal

Bondowoso, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso didesak bisa memberikan insentif dan pengangkatan P3K bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di lembaga pendidikan.

Desakan ini muncul dari Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) Kabupaten Bondowoso. Bahkan, mereka menyuarakan aspirasinya kepada Komisi IV DPRD Bondowoso, Jumat (28/6/2024) kemarin.

Mereka menyebut, terakhir ada pengangkatan untuk PTT pada tahun 2008 atau 16 tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati menjelaskan kondisi fiskal terkini.

"Terkait dengan alokasi P3K, sejatinya kalau Pemkab sendiri ingin segera tuntas," kata Haeriyah dikonfirmasi Afederasi usai rapat paripurna di gedung DPRD Bondowoso, Sabtu (29/6/2024).

Kendati demikian, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga memberi alternatif pola kerja bagi PTT.

"Memang ada pilihan. Menpan itu sudah memberikan beberapa solusi. Kalaupun tidak (bekerja) penuh waktu, bisa paruh waktu," sebutnya.

Di sisi lain, Pemkab Bondowoso mengakui dibatasi aturan mengenai penggunaan anggaran.

"Dimana pada tahun 2025 nanti, belanja pegawai kita tidak boleh lebih dari 30 persen dari total anggaran. Sementara saat ini, sudah mencapai di angka 37 persen," bebernya.

Oleh sebab itu, maka hal tersebut menjadi pertimbangan supaya Pemkab Bondowoso bisa mengakomodir keduanya.

"Barang tentu ini butuh waktu," tegas perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Bondowoso ini.

Ia mengakui di tahun 2024 ini Pemkab Bondowoso masih fokus pada tenaga kesehatan.

"Karena memang selama kurun waktu 2 tahun terakhir, mulai tahun 2021-2022.itu kita fokus di dunia pendidikan (GTT)," akunya.

Berdasarkan data, Pemkab Bondowoso telah mengangkat P3K dari kalangan Guru Tidak Tetap (GTT). Kurun waktu itu nyaris 2.000 orang.

"Itu bukan jumlah yang sedikit untuk belanja pegawai kita," terang Haeriyah.

Sementara kondisi terkini di Dinas Kesehatan (Dinkes) masih ada sekitar 900 tenaga non ASN yang belum tersentuh maksimal.

"Jadi baru tersentuh kemarin tahun 2023 (non ASN Dinkes) itu di angka 150," sebutnya.

Disparsitas antara GTT dan tenaga non ASN Dinkes itulah yang membuat Pemkab Bondowoso masih memprioritaskan tenaga kesehatan di tahun 2024.

"Karena mereka juga merupakan ujung tombak bagi pelayanan dasar kita di dalam kesehatan," jawabnya.

Menurutnya, pola kebijakan harus adil kepada para pegawai di lingkungan Pemkab Bondowoso.

"Anak (pegawai) kita itu banyak. Ketika yang satu kita berikan perhatian, maka yang lain juga harus mendapatkan perhatian yang sama," jelasnya.

Ia pun berandai apabila kondisi fiskal Bondowoso di tahun 2024 sangat besar, maka tentu akan mencukupi mengakomodir seluruhnya.

"Seandainya saja kondisi APBD kita mencukupi, ya kita inginnya bisa di 2024 ini tuntas," dalihnya.

Kendati demikian, Pj Sekda berkomitmen akan menuntaskan seluruh persoalan kepegawaian tersebut.

"Insya Allah apapun itu nantinya semua harus kita tuntaskan. Kita akan carikan solusi bagaimana di tahun 2025 mudah-mudahan semuanya ada jalan keluar," pungkasnya. (Den)