Anggota DPRD Gresik Fraksi PDIP Bantah Punya Dapur MBG, PDIP Tegas, Kader Terlibat Disanksi Pecat
Saya tidak tahu, dan saya tidak punya dapur MBG, itu punya kiai ghofur sunan drajat tiga” ujarnya saat dikonfirmasi.
Gresik, (afederasi.com) – Nama anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jumanto, mendadak menjadi perbincangan di masyarakat. Politisi senior tersebut disebut-sebut terlibat dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan beredar kabar bahwa Jumanto memiliki lebih dari satu dapur penyedia MBG di wilayah Kabupaten Gresik.
Sebagaimana diketahui, Dewan Pimpinan Pusat PDIP sebelumnya mengeluarkan surat edaran (SE) yang secara tegas melarang seluruh kader memanfaatkan dapur program MBG.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan sekaligus memastikan kader partai tetap fokus pada kerja-kerja kerakyatan.
Menanggapi isu tersebut, Jumanto membantah keras keterlibatannya dalam pengelolaan dapur MBG maupun kepemilikan dapur SPPG.
“Saya tidak tahu, dan saya tidak punya dapur MBG,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Politisi dari daerah pemilihan Dukun–Panceng itu juga menegaskan tidak mengetahui terkait dapur SPPG yang berada di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, yang sebelumnya disebut-sebut miliknya.
“Itu punya Pak Mudlofar Sunan Drajat 3,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Gresik memastikan seluruh kadernya mematuhi instruksi Dewan Pimpinan Pusat terkait larangan pemanfaatan program MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketua DPC PDIP Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan internal setelah keluarnya surat edaran dari DPP.
“Tidak ada kader kita yang berbisnis MBG,” kata Yani usai acara konsolidasi dan buka bersama DPC PDIP di Hotel Khas Gresik, Kamis (12/03/2026).
Menurutnya, instruksi dari DPP merupakan keputusan organisasi yang bersifat mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh kader maupun pengurus partai di daerah.
“Kita sudah cek setelah adanya surat edaran DPP, dan tidak ada kader PDIP Gresik yang berbisnis MBG,” pungkasnya.(frd)
What's Your Reaction?
