Alasan SBY Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR/DPR: Persiapan Buka Museum SBY*ANI

Pacitan, (afederasi.com) - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023. Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengungkapkan bahwa SBY saat ini berada di Pacitan, Jawa Timur, untuk mengurus persiapan Museum dan Galeri SBY*Ani.

"Persiapan pembukaan Museum SBY*Ani di Pacitan. Sudah sejak seminggu lalu beliau berada di sini karena mempersiapkan di sini," ungkap Herzaky.

SBY berada di Pacitan bersama dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga terlibat dalam persiapan museum dan galeri tersebut. Kehadiran mereka di Pacitan membuat mereka tidak dapat hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 yang diadakan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Herzaky menegaskan bahwa persiapan Museum dan Galeri SBY*Ani menjadi prioritas utama SBY dan AHY, terutama karena museum ini dijadwalkan akan diresmikan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 2023.

"Persiapan museum. Ini kan museum pertama di Asia. Museum kepresidenan pertama di Asia," tambahnya.

Meskipun SBY dan AHY absen dalam Sidang Tahunan MPR, beberapa petinggi Partai Demokrat tetap hadir dalam acara tersebut. Salah satunya adalah Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan, serta Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan.

Sementara itu, Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari partai politik lainnya seperti Prabowo Subianto (Gerindra), Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan), Oesman Sapta Odang (Hanura), dan Muhammad Mardiono (PPP).

Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 yang dihadiri oleh berbagai tokoh politik dan pemimpin negara ini dijadwalkan untuk berlangsung dalam satu rangkaian dengan sidang bersama DPR dan DPD. Sebanyak 1.549 undangan telah diundang untuk menghadiri acara ini, termasuk presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta berbagai tokoh penting dari lembaga-lembaga negara dan partai politik. (mg-1/jae)