Prabowo Soroti Konsep Welfare State Indonesia dalam Sarasehan Ekonomi

Jakarta, (afederasi.com) - Capres Prabowo Subianto baru-baru ini mengemukakan pandangannya tentang konsep welfare state di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat hadir dalam sarasehan ekonomi yang diadakan oleh Institute for Development of Economics and Finance. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut Indonesia sebagai welfare state, menekankan pada subsidi listrik, subsidi BBM, dan beberapa konsekuensi yang timbul dari kebijakan tersebut.

"Kita sudah welfare state, kita akan bicara ke pemimpin buruh. Eh saudara, kesehatan gak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah, sekolah kita bikin nggak bayar," tegas Prabowo, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Selain itu, Prabowo menyoroti aspek lain dari welfare state, seperti pemberian makan siang dan pembebasan angkutan untuk meringankan beban buruh. Pernyataannya menekankan perlunya harmonisasi antara buruh dan pengusaha untuk mewujudkan kesejahteraan, dengan menciptakan lingkungan kerja yang optimal.

Prabowo dalam sarasehan itu juga menyampaikan pandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan warganya. Dia menekankan bahwa sebagai welfare state, Indonesia harus memperhatikan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Prabowo juga mengingatkan agar tidak terlalu memberatkan pengusaha, karena hal tersebut dapat mendorong mereka untuk pindah ke negara lain.

"Kemudian, kita akan kasih makan siang. Buruh kok udah dapet ini, udah dapet ini, udah dapet ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin. Supaya kau kerja juga ringan, ya sudah dong. Jangan kau tuntut-tuntut pengusaha kalau engga untung pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh," tambahnya.

Sebelum membahas kontroversi yang muncul terkait pandangan Prabowo, perlu dipahami konsep dasar welfare state. Welfare state adalah sistem ekonomi di mana negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan warganya. Ini mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua, dan kecelakaan kerja. Konsep ini memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang muncul akibat ekonomi pasar.

Welfare state juga melibatkan program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan. Pajak digunakan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih adil dan membiayai asuransi sosial. Dengan demikian, welfare state dianggap sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

Meski konsep welfare state diutarakan oleh Prabowo, muncul kritikan dari Andry Satrio Nugroho. Menurutnya, konsep negara welfare state seharusnya mencakup kenaikan upah buruh setiap tahun sebagai bagian dari alat redistribusi. Nugroho juga menyoroti tingkat pajak yang dikenakan pada upah, yang seharusnya cukup tinggi untuk mendukung sistem tersebut. Kritik ini menyoroti perbedaan pandangan tentang implementasi konkret welfare state di Indonesia.(mg-3/jae)