Aktivis LInK Kecam DPRD Jombang Tolak Audiensi Sejarah Bung Karno

Jombang, (afederasi.com) – Polemik penolakan audiensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menuai kecaman keras dari kalangan aktivis. 

Aan Anshori, Aktivis Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LInK), menilai sikap Komisi D DPRD Jombang yang menolak permohonan bertemu dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) terkait sejarah Sang Proklamator, Ir. Soekarno atau Bung Karno, sebagai tindakan yang janggal dan tidak pantas.

Aan Anshori menyoroti bahwa penolakan tersebut menjadi aneh karena fokus utama Komisi D DPRD Kabupaten Jombang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan keagamaan.

“Saya menyayangkan sikap Komisi D DPRD Jombang yang menolak menerima permohonan audiensi TACB Jombang terkait kelahiran Bung Karno,” kata Aan Anshori, Kamis malam (02/04/2026).

“Penolakan itu selain janggal juga tidak pantas dilakukan. Sebab, Komisi D berfokus pada pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan keagamaan. Topik yang diangkat TACB sangat relevan untuk dibahas,” ungkapnya tegas.

Lebih lanjut, Aan Anshori menduga bahwa penolakan tersebut tidak terlepas dari kapasitas intelektual para pimpinan DPRD yang dinilainya minim literasi. Ia menyebut ketidakpercayaan diri (minder) sebagai akar masalah sehingga para wakil rakyat enggan bertemu dengan tim ahli.

“Mereka terlihat minim literasi sejarah. Itu sebabnya mereka tidak cukup konfiden bertemu TACB,” tandas dia.

Menurut Aan, sikap DPRD yang tidak peka dan tidak apresiatif terhadap temuan jejak mulia Presiden Soekarno di wilayah Jombang membuat publik bertanya-tanya. Penolakan ini dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap tokoh paling revolusioner dalam sejarah Indonesia modern.

Di akhir pernyataannya, Aan Anshori mengingatkan bahwa sikap minder tersebut justru akan memperburuk citra DPRD yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat, terutama pasca isu kontroversial terkait pengadaan seragam senilai setengah miliar rupiah.

“Menurut saya, DPRD Jombang tidak perlu minder menerima audiensi TACB. Keminderan justru memperburuk citra DPRD yang memang sudah jelek gara-gara urusan seragam setengah miliar,” pungkasnya.(san)