Tri Tito Karnavian Mendorong Penjabat Ketua TP PKK di Lima Provinsi untuk Segera Menyokong Program Pemberdayaan Keluarga

Jakarta, (afederasi.com) - Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, mengungkapkan harapannya kepada Penjabat Ketua TP PKK di beberapa provinsi yang baru saja dilantik. Pada acara Pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Papua Tengah, Papua, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, NTB, dan Kalimantan Timur di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri Jakarta, Senin (2/10/2023), Tri menekankan pentingnya penyesuaian dengan program-program yang telah ada.

Tri Tito Karnavian menjelaskan bahwa para Penjabat Ketua TP PKK yang baru dilantik harus segera beradaptasi dengan semua kegiatan PKK di wilayah masing-masing. Ini merupakan amanah yang diberikan kepada mereka setelah pelantikan. Mereka diharapkan mampu meneruskan program-program yang telah dicanangkan oleh pejabat sebelumnya dan bahkan meningkatkannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarga Indonesia. Ketum TP PKK juga mengucapkan selamat bertugas kepada mereka.

Tri juga menyoroti peran penting PKK dalam pembangunan masyarakat, mengingat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang diatur oleh Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan diimplementasikan melalui Permendagri Nomor 36 Tahun 2020. Ia menekankan bahwa PKK harus fokus pada penyusunan Rencana Induk Gerakan PKK 2021-2024 yang sesuai dengan visi dan misi gerakan tersebut sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, Tri memaparkan empat bidang tugas PKK yang harus ditingkatkan, yaitu pembinaan karakter keluarga, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, penguatan ketahanan keluarga, serta kesehatan keluarga dan lingkungan. Semua ini harus dilakukan agar visi dan misi gerakan PKK dapat tercapai.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Tri menekankan pentingnya kerja sama antara PKK dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kerja sama ini mencakup berbagai program yang menjadi fokus PKK, dan Tri mengapresiasi upaya para pejabat lama dalam mengalokasikan anggaran PKK di lima provinsi. Dia juga mengingatkan pentingnya pengawasan alokasi anggaran melalui SIPD untuk memastikan kelancaran program PKK di setiap provinsi.

Tri Tito Karnavian meyakini bahwa dengan dukungan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan OPD terkait, penganggaran program PKK di seluruh wilayah dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak positif pada pencapaian visi dan misi gerakan PKK yang sejalan dengan prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia.(mg-2/jae)