Target PAD Kurang Maksimal, Komisi II DPRD Trenggalek Evaluasi Kinerja OPD

Trenggalek, (afederasi.com) - Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terkait target pendapatan tahun 2023 di APBD Perubahan, Selasa (29/8/2023).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek Mugianto usai rapat mengatakan, terkait target pendapatan di tahun 2023 setelah klarifikasi ke Bakeuda masih banyak hal yang ditemukan.

" Ternyata target-target Penghasilan Asli Daerah (PAD) di APBD Perubahan ini masih jauh dari harapan,” ungkapnya.

Menurut Mugianto, berkaitan dengan ini sebenarnya masih memungkinkan untuk dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi.

Akan tetapi mereka itu etos kerjanya kurang semangat dalam hal menarik atau melakukan pungutan pajak maupun retribusi.

“Sisa waktu di 2023 ini tinggal 4 bulan dan target pendapatan masih jauh dari angka dan baru mencapai 42 persen,” jelasnya.

Dengan sisa waktu tersebut lanjut Mugianto, kecil kemungkinan akan tercapai. Dan ini yang membuat jengkel kenapa etos kerja dari teman-teman petugas pungut maupun OPD pengampunya tidak punya niatan kerja yang maksimal.

“Padahal hak- hak mereka sudah diberikan," imbuhnya

Dalam kesempatan itu Mugianto juga mencontohkan, ada beberapa hal yang ditemukan. Diantaranya pajak mineral non logam. Antara yang dilaporkan ke APBD kayaknya belum masuk akal. 

Sebab di situ ada 19 obyek tambang galian mineral bukan logam yang dieksploitasi oleh para pengusaha tambang yang ada di Trenggalek. Retribusi galian C nya minim sekali.

“ Ini yang perlu seriusi, karena menurut hitungan kami kelihatannya ada kebocoran. Kami sarankan untuk dikejar dan diseriusi," jelasnya.

Ditambahkan Mugianto, dari sisi pendapatan secara umum Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek targetkan Rp 297 milyar di tahun 2023. Namun, hingga bulan Agustus ini realisasinya masih minim. (pb/dn)