Polemik Rekrutmen SPPG Besuki Memanas, DPRD Situbondo Desak 47 Relawan Lama Jadi Prioritas
DPRD Situbondo turun tangan dalam polemik rekrutmen relawan SPPG Besuki 005. Komisi IV mendesak 47 relawan yang sudah mengikuti bimtek diprioritaskan dalam seleksi ulang.
Situbondo, (afederasi.com) – Gejolak rekrutmen relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Besuki 005 akhirnya mencapai meja legislatif. Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengurai benang kusut terkait nasib puluhan relawan yang kini berada di ujung ketidakpastian.
Pertemuan tersebut menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak yayasan, koordinator wilayah, hingga perwakilan relawan pada Senin (20/4/2026). Fokus utama pembahasan tertuju pada status 47 relawan yang sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan kerja bakti, namun terancam terdepak karena alasan prosedur.
Perwakilan Yayasan Indonesia Subur Makmur Probolinggo, Saifudin, mengungkapkan bahwa perekrutan 47 relawan tersebut sebelumnya dilakukan di luar mekanisme resmi. Ia menegaskan bahwa pihak yayasan maupun koordinator wilayah tidak mendapatkan koordinasi terkait proses tersebut.
"Perekrutan 47 orang itu dilakukan tanpa sepengetahuan yayasan," ujar Saifudin dengan tegas dalam forum tersebut.
Menurutnya, prosedur rekrutmen yang sah seharusnya diawali dengan pengumuman terbuka, seleksi administrasi, hingga wawancara. Meski demikian, Saifudin membantah kabar bahwa puluhan relawan tersebut telah dipecat. Ia berdalih pihak yayasan hanya akan melakukan rekrutmen ulang demi perbaikan sistem yang transparan.
"Tidak ada pemecatan, melainkan rekrutmen ulang secara terbuka agar lebih tertib," imbuhnya.
Namun, rekrutmen ulang ini menjadi ancaman nyata bagi relawan lama. Saat ini, jumlah pelamar di SPPG 005 Besuki telah melonjak hingga 100 orang, sementara di Karangasem menembus 200 pendaftar. Kondisi ini membuat posisi 47 relawan awal tidak lagi aman.
"Bisa saja tidak semuanya diterima, karena harus tetap melalui seleksi administrasi dan interview," kata Saifudin.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M. Faisol, mendesak agar aspek kemanusiaan dan loyalitas relawan lama tidak diabaikan. Ia meminta pihak penyelenggara tetap menjalankan prosedur, namun memberikan previlese atau prioritas bagi mereka yang sudah berproses sejak awal.
"Kami sarankan rekrutmen ulang sesuai prosedur, namun 47 relawan ini harus diprioritaskan," tegas Faisol.
Ia menilai, para relawan yang telah mengikuti bimtek dan kerja bakti layak mendapatkan penghargaan atas komitmen mereka dalam persiapan program. Faisol berharap seluruh relawan awal dapat diakomodasi selama kapasitas operasional masih mencukupi.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah SPPG Situbondo, M. Haikal Risky Fajrial, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal. Ia mensyaratkan agar seluruh relawan wajib berdomisili di Situbondo atau setidaknya di wilayah sekitar titik operasional.
"Relawan harus berasal dari lokal agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat sekitar," jelas Haikal.(vya/dn)
What's Your Reaction?



