Pengamat Politik Ungkap Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi: Dituduh Intervensi KPK dan Menghentikan Kasus E-KTP

Jakarta, (afederasi.com) - Pengamat komunikasi politik, Henri Subiakto, menyebut bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin terbuka.

Henri menyoroti tidak hanya dampak terhadap Mahkamah Konstitusi, melainkan juga intervensi yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam penelusuran, Henri mengutip pengakuan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang mengungkap bahwa Presiden Jokowi pernah meminta untuk menghentikan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

"Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini tersembunyi mulai terbuka satu persatu. Jokowi tidak hanya membuat Mahkamah Konstitusi terpuruk dengan skandal etika paman Usman, tetapi juga pernah melakukan intervensi terhadap KPK," ujar Henri seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, pada Selasa (5/12/2023) kemarin. 

Henri Subiakto membandingkan situasi ini dengan puncak gunung es yang mulai terlihat. Menurut Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga ini, apa yang selama ini menjadi rahasia dan sandiwara oleh Jokowi semakin terlihat jelas.

Henri meyakini bahwa ada lebih banyak dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang akan terungkap seiring berjalannya waktu.

"Ini ibarat puncak gunung es yang mulai menampakkan hal-hal yang sebelumnya tertutup," tambahnya.

Pengamat Henri Subiakto memprediksi bahwa lebih banyak fakta terkait penyalahgunaan kekuasaan Jokowi akan terungkap, dan kini tinggal menunggu pihak internal pemerintah membuka diri.

Menurutnya, sumber informasi yang selama ini melindungi dan mendukung Jokowi mungkin akan mulai membuka diri karena tidak tahan menyembunyikan fakta.

“Tinggal menunggu pihak internal pemerintah sebagai sumber informasi yang selama ini melindungi dan mendukung Jokowi, mulai membuka diri karena tidak tahan menyembunyikan fakta,” katanya.

Henri Subiakto juga memberikan contoh konkret terkait kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dia menyebutkan adanya keluhan dari Kementerian Keuangan terkait penggunaan anggaran negara dan hutang yang digunakan sembarangan oleh beberapa kementerian.

Meskipun belum memberikan rincian lebih lanjut, Henri menegaskan bahwa waktu akan membuktikan kebenaran dari pernyataannya.

“Kita tunggu saja. Nanti akan terungkap pada waktunya,” jelasnya.

Henri Subiakto juga memberikan komentarnya terkait desakan untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Jokowi yang datang dari beberapa pegiat hukum dan aktivis.

Dia berharap agar impeachment tidak menjadi tradisi politik di Indonesia, karena dapat menciptakan ketidakpastian dan dampak yang sangat buruk.

Menurutnya, harus ada mekanisme etis yang memungkinkan pelaku yang akan diimpeach mengundurkan diri, sebagaimana yang terjadi pada kasus Presiden Nixon di Amerika Serikat yang terlibat dalam skandal Watergate.

“Harus ada mekanisme etis yang memungkinkan pelaku yang akan diimpeach mengundurkan diri, seperti pengalaman Presiden Nixon di AS yang terlibat skandal Watergate. Sebelum diimpeach, Nixon mundur pada 8 Agustus 1974, memberikan pelajaran moral bahwa berpolitik melibatkan tanggung jawab moral yang sangat penting. Lebih baik mundur daripada dimundurkan,” jelasnya.(mg-3/jae)