Pemerintah Mulai Bangun 47 Tower ASN di IKN Nusantara

Kalimantan Timur, (afederasi.com) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai tahap awal pembangunan rumah susun (rusun) yang akan diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pertahanan keamanan (hankam) di kompleks Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berlokasi di Kalimantan Timur.

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, proyek ini akan melibatkan pembangunan 47 tower rusun ASN-hankam dengan rencana penyelesaian dalam waktu 19 bulan. Iwan menjelaskan, "Kami mendapat challenge dari Bapak Menteri, minimal pada Juli 2024 sudah terbangun 12 tower beserta meubeler-nya, sehingga sudah dapat langsung dihuni." Pernyataan ini dikutip langsung dari laman resmi Kementerian PUPR pada Selasa (29/08/2023).

Lokasi rusun ASN-hankam tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektar. Seluruh kompleks rusun terdiri dari 2.820 unit dengan ukuran tipe 98 meter persegi per unit. Detailnya, ada 31 tower rusun yang ditujukan untuk ASN, dengan total 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Sementara itu, rusun hankam terdiri dari 7 tower untuk anggota Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 tower untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dengan total 960 unit yang dapat menampung 2.880 personel.

Iwan Suprijanto menjelaskan, "Masing-masing tower-nya setinggi 12 lantai, terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum (fitness, public space, dan sebagainya), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan tiga kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk satu orang."

Proyek ambisius ini merupakan bagian dari proses pemindahan bertahap ASN ke IKN yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2024. Dana sebesar Rp9,4 triliun dari APBN dialokasikan untuk memulai konstruksi 47 tower rusun ini, dan sisa dari proyek ini akan dibiayai melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), demikian diungkapkan oleh Iwan Suprijanto.

Iwan menekankan bahwa dalam proses pembangunan kompleks rusun ASN-hankam di IKN, prinsip environmental, social, and governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) akan dijunjung tinggi. Kementerian PUPR akan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di IKN. Sementara Otorita IKN akan bertanggung jawab atas pengelolaan operasional rusun, dengan tujuan menciptakan ekosistem lingkungan permukiman yang layak huni dan lengkap dengan fasilitas-fasilitas pendukung di dalam IKN.

"IKN dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut," tegas Iwan dalam pernyataannya. (mg-3/mhd)