Pemerintah Kabupaten Tulungagung Gelar Rembuk Stunting untuk Percepatan Penanganan Stunting

Tulungagung, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengadakan forum diskusi publik, rembuk stunting, Selasa (7/5/2024) siang. Acara tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Tulungagung, Heru Suseno, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait penanganan stunting di wilayah tersebut.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPRD Tulungagung, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, serta anggota dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa dari lokasi penanganan stunting serta Tim Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten Tulungagung.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk memanfaatkan teknologi dan aplikasi dalam memantau penurunan angka stunting di setiap daerah.

"Semua pihak yang terlibat dalam penanganan stunting di lapangan harus meningkatkan peran serta, meningkatkan kapasitas, dan mendapatkan dukungan yang optimal," ujarnya.

Heru menegaskan bahwa penurunan angka stunting tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah, sejalan dengan misi pembangunan Tulungagung dalam memajukan sumber daya manusia.

Meskipun angka stunting Tulungagung menunjukkan tren positif berdasarkan data bulan timbang tahun 2023 sebesar 3,96%, namun hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan peningkatan prevalensi stunting. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya kunjungan balita ke Posyandu untuk penimbangan dan pengukuran tinggi badan.

"Kami mengajak seluruh camat, kepala desa, dan tim penggerak PKK untuk bertindak cepat dan tepat sesuai sasaran yang ada, agar kasus-kasus stunting dapat ditangani dengan segera," tambahnya.

Heru menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai Zero Stunting pada tahun 2030 dengan memerintahkan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk melakukan intervensi spesifik dan inspeksi sensitif di luar bidang kesehatan yang diyakini dapat memberikan kontribusi besar dalam penurunan angka stunting.

"Penting untuk berfokus pada intervensi yang memiliki dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting, dan saya akan memantau pelaksanaan program tersebut agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan," jelasnya.

Pemerintah daerah juga meminta kepada para Kepala Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk berbagai kegiatan penanganan stunting, seperti pemberian makanan tambahan, operasional rujukan bagi balita stunting, serta pembangunan sanitasi dan air minum yang layak.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mencapai semua lapisan masyarakat, melayani mereka, dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan di lingkungan kita, termasuk stunting, kemiskinan, dan masalah lainnya," tandasnya. (dn)