Pasang Papan Larangan Pemakaman Warga, Direktur YLBH FT Tuding  PT Megatama Lecehkan Pemkab Gresik 

Gresik, (afederasi.com) - Andi Fajar Yulianto Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana (FT) menuding PT Megatama Bumi Pernai (MBP),  selaku pengembang Perumahan Green Prambangan Risiden (GPR) di Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, melecehkan kewibawaan Pemkab Gresik. 

Hal itu dikarenakan, kesepakatan rapat yang dihadiri oleh  Dinas Cipa Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dinas Satpol PP, Bagian Hukum dan Forkopimcam Kebomas Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh Camat Kebomas Tri Joko Efendi, pada 3 Juni 2024 di kantor Kecamatan Kebomas tak dijalankan oleh PT Megatama.

Rapat itu memutuskan, posisi fasum makam warga Perumahan GPR sesuai siteplan perumahan.  Setelah  terjadi 2 kali perubahan kepemilikan perumahan dari PT Titian ke PT Megatama setelah dinyatakan pailit, sehingga  terjadi proses lelang oleh pihak bank bahwa,  lokasi fasum makam warga Perum GBR baik  di tahun 2015  maupun tahun 2022, tidak berubah. Tata letak keberadaan fasum makam tersebut seluas 2000 m2.

Namun, kata Fajar, saat ada warga Perum.GBR meninggal pada Jumat (20/9/2024) siang, tiba-tiba di lokasi fasum makam dipasang papan larangan. Warga GBR pun bingung saat akan memakamkan  jenazah.

"Ini bentuk pelecehan kewibawaan Pemkab Gresik. Fasum yang telah ditetapkan Pemkab Gresik sebagai tempat makam warga, saat ada warga meninggal pihak pengembang langsung memasang papan larangan di lahan makam," ucap Fajar, Sabtu (21/9/2024).

Menurut Fajar, pemasangan papan baru itu ditengarai pihak pengembang mengetahui pada Jumat (20/9/2024) siang ada warga Perum GPR meninggal. Kemudian, memasang papan nama larangan agar jenazah tidak dimakamkan di lahan fasum.

"Kami sudah cek, papan nama.baru dipasang PT Megatama, cor untuk penguat kaki papan nama masih terlihat baru. Ini tindakan tidak manusiawi,," ungkap legal Komunitas Wartawan Gresik (KWG) ini.

Melihat kondiisi itu, tambah Fajar, pihaknya koordinasi dengan pihak Camat Kebomas,  Babinsa dan tokoh masyarakat setempat.  Akhirnya sepakat untuk dimakamkan  di fasum  sesuai siteplan untuk makam yang telah ditetapkan oleh Pemkab Gresik.

"Malam akhirnya jenazah kami makamkan," terangnya.

Fajar mempersilahkan jika PT Megatama tidak terima lalu  membongkar jasad yang telah dimakamkan.

"Silahkan dibongkar jasad yang dikubur itu jika ingin berhadapan dengan masyarakat dan hukum," katanya. 

Seperti diberitakan, rapat antara Pemkab Gresik  dan pihak warga serta  pejabat Forkopimcam Kebomas digelar pada Rabu 3 Juni 2024 di kantor Kecamatan Kebomas. Rapat  memutuskan bahwa, warga GPR berhak atas tanah makam sebagai fasum perumahan.

Rapat  gabungan membahas fasum makam warga GPR dipimpin langsung oleh Camat Kebomas Tri Joko Efendi,  dengan dihadiri pihak Dinas Cipa Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dinas Satpol PP, Bagian Hukum dan Forkopimcam Kebomas Kabupaten Gresik. 

Sementara itu belum ada keterangan dari PT Megatama Bumi Permai terkait masalah ini.(frd)