Komisi I DPRD Trenggalek Sinkronkan RPJMD 2026, Soroti Pengelolaan Aset dan Minimnya Fiskal

Trenggalek, (afederasi.com) – Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra untuk membahas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyelaraskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun pertama periode tersebut, Jumat (8/8/2025).

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, menjelaskan rapat ini digelar untuk memastikan program-program yang telah direncanakan dalam RPJMD dapat terakomodasi dalam penganggaran tahun depan.

“Kita ingin memastikan, jangan sampai program yang seharusnya mendapat anggaran justru tidak teranggarkan,” tegasnya.

Menurut Husni, pembahasan juga difokuskan pada pemberian pemahaman kepada OPD terkait mekanisme dan sinkronisasi program. Jika ditemukan kendala, pihaknya akan menyusun laporan resmi untuk diajukan kepada Badan Anggaran (Banggar).

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. Husni mengungkapkan, meskipun tanggung jawab utama berada di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), pengelolaan sehari-hari dilakukan oleh staf di masing-masing OPD.

“Masalahnya, belum tentu semua memahami tugas dan mekanisme pengelolaan barang milik daerah. Inilah yang menjadi titik lemah,” ujarnya.

Selain itu, Husni juga menyinggung soal Bantuan Partai Politik (Banpol). Dengan kondisi fiskal daerah yang menurun, ia memprediksi kemungkinan tidak adanya alokasi Banpol pada tahun anggaran mendatang.(pb/dn)