Di Tengah Pemangkasan TKD, Pemkab Gresik Pastikan Anggaran PPPK Aman

Gresik, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memastikan pembiayaan pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap aman meski pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan pembatasan belanja pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menegaskan kondisi fiskal daerah masih cukup kuat untuk menopang kebutuhan belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada pengurangan PPPK di lingkungan Pemkab Gresik,” ujarnya, Kamis (26/03/2026).

Pemerintah pusat sebelumnya menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas dana TKD hingga Rp300 triliun, serta membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menanggapi hal tersebut, Agung memastikan struktur anggaran Pemkab Gresik masih berada dalam batas aman dan tidak terdampak signifikan terhadap keberlanjutan tenaga PPPK.

Menurut Agung, kondisi ini menunjukkan ruang fiskal daerah masih memadai untuk menjaga stabilitas pembiayaan pegawai tanpa mengganggu program prioritas lainnya.

Di sisi lain, Pemkab Gresik juga mulai bersiap menghadapi kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kita masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian/lembaga dari pusat, tapi kita sudah mempersiapkan sarana dan prasarana,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB tengah mengkaji penerapan skema kerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan bagi ASN.

Kajian tersebut dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.(frd)