Bupati Arifin Lantik 8 Pejabat di Lingkup Pemkab Trenggalek

Trenggalek, (afederasi.com) - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin ambil sumpah dan pelantikan 7 Pejabat Tinggi Pratama dan 1 pejabat Administrator di lingkup Pemkab Trenggalek. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan disela kegiatan Makaryo Ning Deso Hebat (Mening Deh) Desa Dongko, Kecamatan Dongko, tepatnya di salah satu destinasi wisata Gema Kucur, Rabu (31/5/2023).

Adapun 7 pejabat tinggi pratama yang dilantik diantaranya, Joko Susanto, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Peternakan.

Kemudian Saniran, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan. 

Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Suhartoko menduduki jabatan baru Kepala Badan Keuangan Daerah. dr. Sunarto  Sekretaris  Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Dinas Kesehatan. 

Heri Susanto salah satu Kepala Bidang di Bappeda Litbang mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. 

Edi Santoso sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Agus Dwi Karyanto, Camat Panggul mendapatkan amanah baru menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Sedangkan untuk posisi pejabat Administrator, Misran salah satu Kabid di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, menjadi sekretaris di dinas ini. 

" Agenda hari ini pelantikan 7 pejabat tinggi Pratama dan 1 pejabat Administrator. Harapan kami kerja yang baik. Mengapa dilantik di desa, sudah seharusnya mereka ini melayani masyarakat yang ada di desa," ungkap Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin.

Kalau sudah diangkat tambah Bupati Arifin ya harus sumbut. Artinya tunjukkan kerja kalian dan harus disiplin, solutif, kerja keras. Tidak jamannya menjadi pemimpin yang diktator.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Trenggalek Eko Juniati membenarkan mengenai pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan  7 pejabat tinggi pratama dan 1 pejabat Administrator tersebut.

" Seharusnya ada 9 jabatan sesuai dengan rekomendasi KASN. Namun yang 2 untuk Satpol PP dan Dinas Dukcapil perlu rekomendasi dari Kemendagri dan sekarang ini sedang berproses," jelasnya. 

Sedangkan tambah Eko, untuk eselon 3 dan seterusnya terkait pengambilan sumpah dan pelantikannya menunggu petunjuk bupati. Untuk konsep sudah ada, tinggal menunggu keputusannya.(pb/dn)