Budiman Dinilai 'Ngarep' Dipecat PDIP, Eks Sekjen PRD: Dikapitalisasi Jadi Keuntungan Politik

Jakarta, (afederasi.com) - Eks Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD), Petrus Hariyanto, memberikan pandangannya terhadap pemecatan Budiman Sudjatmiko oleh PDIP. Menurut Petrus, pemecatan tersebut akan menjadi bahan gorengan politik di masa depan dan sesungguhnya diharapkan oleh Budiman sendiri.

Petrus mengatakan, "Pernyataan Budiman yang mengatakan bahwa siap menerima resiko apapun dari PDIP atas dukungan ke Prabowo hanya retorika saja, seakan-akan dia pemberani dan tidak takut menerima pemecatan. Justru saya melihat bahwa ia berharap segera dipecat."

Ia berpendapat bahwa pemecatan ini kemungkinan akan dijadikan keuntungan politik oleh Budiman. "Proses pemecatan ini akan dikapitalisasi menjadi keuntungan politik. Harapan dia terwujud saat ini, saya memprediksi tim Budiman akan mengoreng isu ini," tambahnya.

Petrus menyatakan bahwa isu pemecatan ini akan menjadi bahan pembicaraan, terutama di media sosial, dengan komentar-komentar yang mengkritik tindakan pemecatan sebagai tindakan yang otoriter dan tidak menghargai perbedaan pendapat.

Lebih lanjut, Petrus menyampaikan bahwa jika Budiman tidak dipecat oleh PDIP, posisinya akan tetap dalam kondisi buntu, terutama karena ia telah mendukung kubu Prabowo. "Beda halnya kalau tidak dipecat, posisinya menggantung, padahal dia sudah mantap akan berada di kubu Prabowo. Tentu akan menyulitkan langkah dia selanjutnya," jelas Petrus.

Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 98, akhirnya resmi dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah ia mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Surat pemecatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto dari DPP PDIP.

Salah satu poin dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Budiman Sudjatmiko mendapat sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemecatan ini menjadi poin penting dalam dinamika politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024. (mg-1/jae)