BIP Kantongi HGB, Sebagian Warga Sudah Menerima Tali Asih
Sebagian warga sudah menerima uang tali asih. Saat ini masih ada sekitar 10 warga yang belum menerima. Kami tetap mengedepankan pendekatan baik karena perusahaan memiliki alas hak yang sah,” ujarnya.
Gresik, (afederasi.com) – Polemik sengketa lahan proyek PT Bungah Industrial Park (BIP) di Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, perlahan mulai mereda. Sejumlah warga yang sebelumnya menempati area proyek kini telah menerima tali asih dari perusahaan, meski sebagian lainnya masih memilih bertahan.
Perkembangan ini menjadi sinyal awal mencairnya konflik yang sempat menghambat jalannya proyek di wilayah Gresik Utara tersebut.
Project Manager PT Bungah Industrial Park, Antonius Teguh Wisnu, menyampaikan bahwa sebagian besar warga terdampak telah menerima kompensasi yang ditawarkan. Namun, hingga saat ini masih terdapat sekitar 10 warga yang belum menyepakati tawaran tersebut.
“Sebagian warga sudah menerima uang tali asih. Saat ini masih ada sekitar 10 warga yang belum menerima. Kami tetap mengedepankan pendekatan baik karena perusahaan memiliki alas hak yang sah,” ujarnya.
Antonius menegaskan, lahan yang menjadi objek sengketa telah memiliki dasar hukum kuat berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebaliknya, warga yang menempati lahan tersebut disebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Perusahaan menilai keberadaan mereka lebih kepada pemanfaatan lahan tanpa dasar legal yang jelas.
Meski demikian, PT BIP tetap memilih jalur persuasif dengan menawarkan tali asih sebagai bentuk kepedulian sosial, bukan kewajiban hukum.
“Pendekatan kami tetap humanis. Tali asih ini bentuk kepedulian perusahaan, dan sebagian besar warga sudah menerima. Untuk yang belum, kami terus lakukan dialog,” jelasnya.
Di luar itu, perusahaan juga menjanjikan prioritas penyerapan tenaga kerja bagi warga terdampak maupun masyarakat sekitar sebagai bagian dari komitmen sosial.
Sementara itu, sikap sebagian warga yang masih menolak menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan proyek. Hingga kini, komunikasi dan negosiasi terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik tanpa harus berujung pada jalur hukum.
Dengan proses yang terus berjalan, diharapkan sengketa ini dapat diselesaikan secara damai dan memberikan kepastian bagi semua pihak.(frd)
What's Your Reaction?
