Bawaslu Koordinasi dengan KPK Terkait Pakta Integritas Yan Piet Mosso untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Jakarta, (afederasi.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait isu pakta integritas yang melibatkan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi baru-baru ini, Mosso diduga terlibat dalam upaya memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

“Kami coba koordinasi dengan KPK ya, mengenai hal itu, benar enggak, kalau enggak salah Sorong sudah, nanti kita coba lagi Bawaslu Sorong melakukan penelusuran berdasarkan itu,” ungkap Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada wartawan pada Kamis (23/11/2023) seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Bagja menegaskan bahwa ranah terkait masalah ini berada dalam wilayah pengawasan Bawaslu. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan bahwa urusan terkait pakta integritas menjadi kewenangan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Sementara kalau ada dugaan-dugaan seperti yang Anda sampaikan tadi (pakta integritas) itu sebetulnya adalah wilayah dari Bawaslu dan DKPP untuk memastikan itu tidak terjadi. Jadi kami mohon maaf tidak bisa masuk," ujar Ghufron di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023) seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan jurnalis, pakta integritas Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong mengandung lima komitmen. Salah satunya menyatakan, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. (mg-1/jae)